Bupati Malang Dampingi Kementerian PU Tinjau Dua Lokasi Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat

Memontum Malang – Bupati Malang, HM Sanusi dan Wakil Bupati Malang, Hj Lathifah Shohib, secara maraton mendampingi peninjauan dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terkait rencana pembangunan Sekolah Rakyat, yang berada di dua lokasi di Kabupaten Malang, Kamis (17/04/2025) pagi. Dua lokasi yang dimaksud, yakni di wilayah Desa Jeru, Kecamatan Tumpang dan Desa Srigonco, Kecamatan Bantur.

Dalam peninjauan itu, kali pertama yang jujug adalah Sekolah Rakyat di Kecamatan Tumpang atau di kawasan Taman Buah Jeru. Di kesempatan itu, Wabup Lathifah mendampingi kunjungan dari Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Republik Indonesia, Diana Kusumastuti dan Dirjen Prasarana Strategis Kementerian PU R.

Dalam kesempatan ini, Diana menjelaskan kunjungan langsung ini sebagai langkah menindak lanjuti dari arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Menteri Sosial, bahwa akan membangun Sekolah Rakyat di seluruh kabupaten kota se Indonesia. “Saat ini, kemungkinan untuk tahap pertama, kita baru sedianya membangun 53 Sekolah Rakyat yang nanti segera difungsikan di pada Juli. Namun sebelum membangun, tentunya kita harus melakukan verifikasi validasi dan mengecek satu persatu lokasi-lokasinya. Salah satunya yang kita cek ini adalah yang lokasinya ada di Kabupaten Malang,” kata Wamen PU.

Dari kunjungannya, Diana menyebutkan bahwa pihaknya akan melakukan penilaian lokasi Taman Buah Jeru ini. Apakah sesuai atau tidak, untuk dipergunakan sebagai lokasi Sekolah Rakyat. Tentunya, pihaknya nanti akan melakukan justifikasi untuk menentukan lokasinya apakah cocok dan tidak.

Digambarkan Diana, bahwa konsep Sekolah Rakyat ini meliputi sekolah di tingkat SD, SMP sampai SMA. Nantinya akan ada asrama, fasilitas olahraga dan dimungkinkan juga tempat peribadatan dan edukasi berkebun yang dapat dimaksimalkan para pelajar.

”Karenanya kita juga membutuhkan dokumen Amdalnya. Semua yang kita pilih, harus aman. Kalau lokasi ini, sebenarnya untuk pariwisata, dengan memiliki pepohonan yang sangat bagus. Sehingga, sayang jika nantinya sampai kita tebang. Kalau nebang mungkin sehari bisa selesai, sebaliknya kalau menanam hingga bisa tumbuh seperti ini, tentunya butuh puluhan tahun. Kita akan cek lokasi lagi yang ada di Kecamatan Bantur,” jelasnya.

Baca juga :

Sementara itu, Bupati Sanusi bersama Wabup Lathifah Shohib, kembali mendampingi kunjungan lanjutan yang dilakukan Direktur Jenderal Prasarana Strategis (Dirjen PS) Kementerian PU RI, Maulidya Indah Junica, beserta jajaran di Desa Srigonco, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, Kamis (17/04/2025) siang. Di lahan yang berada di dekat Jembatan Pelangi tersebut, merupakan aset Pemerintah Kabupaten Malang dengan luas sekitar 9,6 hektare.

Saat ini, di sekitar lokasi juga sedang dilaksanakan pembangunan jalan nasional. Secara umum, lahan tersebut saat ini disewa oleh pihak lain dan masih dimanfaatkan sebagai perkebunan tebu.

Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum, Maulidya Indah Junica, mengatakan bahwa dari peninjauan yang telah dilakukan didapati hasil lahan untuk dibangun gedung Sekolah Rakyat milik Pemerintah Kabupaten Malang. “Pak Bupati juga menjelaskan bahwa lahan ini secara clear and clean hampir 100 persen. Poin verifikasinya apakah ini hak milik, ada sertifikatnya dan tak sengketa itu sudah pasti,” kata Dirjen PS Kemen PU.

Lalu verifikasi juga dilakukan dengan melihat pada dampak lingkungan dan sosial terhadap lingkungan setempat. Selain itu, pembangunan tak boleh menyalahi rencana tata ruang wilayah (RTRW) daerah setempat. Pembangunan fisik bangunan Sekolah Rakyat juga harus memperhatikan dan menyesuaikan pada kontur tanah di lahan tersebut.

“Perencanaan ada di Kementerian Pekerjaan Umum, makanya kami lihat bangunannya nanti yang sesuai seperti apa. Karena sesuai arahan Presiden, ada tiga level (jenjang pendidikan), yakni SD, SMP dan SMA dengan segala fasilitasnya,” kata Dirjen PS.

Jika sesuai time line yang disampaikan oleh pihaknya kepada Presiden Prabowo Subianto, maka pembangunan mulai dilaksanakan pada Juni 2025 dan diharapkan tuntas pada Februari 2026. “Karena ini kan bangun dari awal, artinya dari tidak ada menjadi ada. Kami berharap semuanya berjalan harmonis, itu yang penting,” tambahnya. (pro/mlg/gie)