Bupati Malang Dampingi Kunjungan Menteri ATR/BPN dan Berharap Permasalahan Agraria Tertangani

Memontum Malang – Bupati Malang, HM Sanusi, bersama Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto, mendampingi kunjungan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/ BPN), Marsekal TNI (Purn) Dr Hadi Tjahjanto, di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malang, Minggu (19/06/2022) siang. Turut hadir pada kegiatan ini Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi, Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat, serta Forkopimda Kabupaten Malang, Ketua TP PKK Kabupaten Malang, Hj Anis Zaidah, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Malang, Hanik Dwi Martya, dan beberapa jajaran perangkat daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Malang.

Pada sambutannya, Bupati Malang menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berupaya dalam membangun Kabupaten Malang sehingga Kabupaten Malang lebih maju lagi. “Selamat datang kepada Menteri ATR/BPN di Kabupaten Malang dan diharapkan kunjungan kerja ini nantinya Kabupaten Malang selalu mendapatkan dukungan dari Menteri BPN hingga mencapai prestasi yang lebih baik lagi, serta Kabupaten Malang semakin maju dan masyarakat semakin makmur,” harap Bupati Malang.

Baca juga:

• Ketua DPRD Trenggalek Definitif Periode 2024-2029 Resmi Ditetapkan
• Pemkab Jember Hentikan Sementara Penyaluran Bansos, Hibah dan Honor Guru Ngaji
• Besok, 32 Ribu Peserta Bakal Ikuti Tes SKD CPNS di Kota Malang
• Pemkab Banyuwangi Raih Penghargaan Penyelenggaraan Air Minum Aman dari Menteri PUPR
• Lihat Konser Pembuka Jombang Fest 2024, Seorang Perempuan Terkena Ledakan Petasan

Sementara itu, Menteri Agraria ATR/ BPN, Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto, pada sambutannya mengatakan konflik agraria yang ada di Indonesia saat ini, pihaknya telah berupaya menyelesaikan secara administratif dengan cara mengeluarkan sertifikat dan memiliki kekuatan hukum. “Tujuan dari reform agraria dilaksanakan dengan meretribusikan tanah dengan penguatan sertifikat keseluruh plosok tanah air dan masyarakat yang memiliki tanah bersertifikat mendapatkan haknya,” ujar Menteri BPN.

Kasus-kasus yang telah terjadi memang perlu mendapatkan perhatian khusus dengan berupaya menyelesaikannya agar tidak terus berlarut terjadi konflik. Saat di lapangan, khusus untuk sertifikat mandiri yang melibatkan aparat sehingga harus di awasi di mulai dari pengukuran.

Perhutani sosial, tambahnya, merupakan program yang bagus dan sampai saat ini yang memiliki prestasi paling baik adalah wilayah Jawa Timur. “Kita harus turun di lapangan, karena sejatinya kita harus benar-benar melebur bersama masyarakat, di harapkan seluruh jajaran di Jawa Timur agar turun kelapangan karena mencegah adanya Pungli, tugas kita masih banyak dan perlu dengan kerja keras karena kita harus mencarikan solusi dan berikan sosialisasi,” jelas Menteri BPN.

Pada kunjungan kerja ini Menteri BPN melanjutkan kunjungannya untuk melihat langsung di lapangan ke PTPN XII HGU No 2 Desa Tegalrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan. (pro/gie)