Capai Target Rp 6,5 M, BKBH Sengguruh Kedepankan Sapta Pesona

Memontum-Malang —Guna mencapai target pendapatan sebesar Rp 6,5 miliar tahun 2019 kedepan, Bagian Pemangku Hutan (BKPH) Sengguruh Perum Perhutani KPH Malang, mulai kedepankan Sapta Pesona. Selain itu  dilakukan untuk menarik  minat wisatawan di 13 titik,kawasan wisata  tersebut diharapkan aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah dan  penuh kenangan.

Budi Cahyono, Asper/KBKPH Sengguruh menjelaskan, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, BKPH Sengguruh mulai mencapai target,tepatnya sejak tahun 2015, hingga pencapaian 117 porsen. Rincinya, dari target Rp 2,2 miliar, terealisasi Rp 2,5 miliar.

IKON : Balekambang, Destinasi Wisata Ikon BKPH Sengguruh Perum Perhutani KPH Malang. (H.Mansyur Usman/Memontum.Com)

Selanjutnya untuk tahun 2016,dari target Rp2,2 miliyar terealisasi sebesar Rp 2,8 miliar.Tetapi pada tahun 2017, terjadi penurunan yakni dari target sebesar Rp 5,4 miliar, hanya terealisasi sebesar Rp 4,4 miliar.

“Penurunan target ini kembali terjadi,pada tahun 2018 kemarin, dari target sebesar Rp 6,9 miliar hanya terealisasi sebesar Rp 4,4 miliar.Itu terjadi bersamaan terjadinya gelombang tsunami di Selat Sunda Jawa Barat, ” papar Budi Cahyono Senim (28/1/2019) pagi tadi.

Juga dijelaskan, di BKPH yang memiliki luas 10.099 Ha ini juga terdapat 13 titik wisata, diantaranya Pantai Modangan, Kondang Bandung, Jonggring Saloko, Kondang Iwak.

“Ikon BKPH Sengguruh selain pantai Balekambang juga Kondang Merak, selain memproduksi ikan tuna siap saji, disitu juga produksi sari tuna. Selain udang lopster, panorama disitu juga masih alami dan sangat menarik,seperti halnya  Banyu Meneng,pantai aman dan nyaman dikunjungi, ” ulas Budi.

Disinggung, terkait pelaksanaan  program Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial(IPHPS) seperti tertuang dalam P.39/MENLHK/SETJEN/KUM/1/6/2017, menurut mantan KRPH Bantur ini, untuk titik IPHPS terletak di wilayah RPH Sumbermanjing Kulon dan Donomulyo.Tetapi untuk kondisi dilapangan, saat ini baru dalam bentuk surat.

Artinya, untuk pelaksanaan di lapangan belum bisa dilaksanakan,karena titik lokasi program kesejahteraan untuk warga kawasan hutan ini belum jelas.

“Kami selalu  bekerja sama dengan Muspika, Pemerintahan Desa untuk mengedepankan kondisi di lapangan tetap kondusif, ” pungkas Budi. (sur/oso)