Connect with us

Kota Malang

Delapan Program Prioritas DPUPRPKP Kota Malang Belum Masuk Anggaran Tahun 2023

Diterbitkan

||

Delapan Program Prioritas DPUPRPKP Kota Malang Belum Masuk Anggaran Tahun 2023

Memontum Kota Malang – Sebanyak delapan program prioritas, belum dianggarkan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang, pada tahun 2023. Hal ini disampaikan oleh Kepala DPUPRPKP, Diah Ayu Kusumadewi, dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Verifikasi Usulan Rencana Pembangunan Tahun Anggaran 2023, Rabu (23/02/2022).

Dijelaskannya, delapan program prioritas yang belum dianggarkan pada 2023 tersebut, diantaranya adalah pembangunan Jalan Soekarno Hatta, pembangunan jembatan Muharto Barat, pembangunan jembatan Muharto Timur, pelebaran kaki simpang, pembangunan underpass, PSU Perumahan PNS Kelurahan Bandulan, Drainase Jalan Jonge – D Sentani – D Toba – Jalan Ki Ageng Gribik dan Drainase Kerinci-Sulfat.

“Itu belum masuk di 2023. Pagu kita sudah melebihi. Sehingga, jika delapan program prioritas itu dimasukkan sudah tidak mungkin. Saat ini masih melihat yang lebih prioritas, ya itu yang kita masukkan,” katanya.

Pagu indikatif DPUPRPKP tahun 2023, sekitar Rp 306 Miliar. Dimana, jumlah tersebut akan dibagi pada beberapa kegiatan. Seperti gaji, tunjangan, intensif dan rekening listrik PJU sebesar Rp 42 Miliar.

Baca juga :

Kemudian juga terbagi pada kegiatan operasional seperti, TPOK, operasional sekretariat, perkantoran terpadu, Rusunawa, alat berat, sosialisasi, pemeliharaan insidentil dan lainnya. Pada kegiatan ini diperkirakan dengan anggaran Rp 59 Miliar.

Selain itu, tentunya untuk prirotitas pembangunan Kota Malang yang berasal dari Musrenbang, Jembatan Majapahit, Kahuripan, Brawijaya, rehab jembatan berlubang, sosialisasi air limbah domestik, pembangunan IPAL dengan plot Rp 205 Miliar. “Insyallah 8 program tersebut di penganggaran selanjutnya, di tahun 2024 bisa menjadi prioritas,” tuturnya.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Malang Sutiaji, mengatakan jika memang masih terdapat PR. Hal ini memang harus menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. “Termasuk banjir, gorong-gorong di kawasan Jalan Soekarno Hatta, itu kan nominalnya luar biasa, bisa sampai Rp 128 miliar. Ada jembatan-jembatan, nantinya bisa dilanjutkan,” ujarnya. (cw2/gie)

Lanjutkan Membaca
Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.