Dispangtan Kota Malang Gencarkan Gerakan Pangan Murah Jelang Ramadan

Memontum Kota Malang – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Malang kembali menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di Halaman Kantor Dispangtan Kota Malang, Jalan Jenderal Ahmad Yani Utara No 202, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Jumat (30/01/2026) tadi.

Kepala Dispangtan Kota Malang, Slamet Husnan, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Kegiatan tersebut, merupakan pelaksanaan ketiga yang secara konsisten dilakukan setiap hari Jumat.

“Program tersebut juga menjadi langkah antisipatif pemerintah daerah menghadapi potensi kenaikan harga dan meningkatnya kebutuhan pangan masyarakat. Ini juga sudah tiga kali kami melaksanakan GPM di hari Jumat. Ini bagian dari persiapan menjelang Ramadan dan Idul Fitri,” ujar Slamet.

Beragam komoditas kebutuhan pokok, tambahnya, disediakan dalam GPM tersebut. Mulai dari beras, gula, telur, cabai besar dan cabai kecil, tomat, bawang merah, bawang putih, minyak goreng, tepung, hingga kebutuhan pangan harian lainnya.

Baca juga :

“Tidak ada syarat khusus bagi masyarakat yang ingin berbelanja di GPM. Namun, memang diperuntukkan bagi warga Kota. Hanya ada pembatasan dalam pembelian beras SPHP yang dibatasi maksimal dua sak berukuran 5 kilogram per orang,” katanya.

Dalam GPM tersebut, penjualan dilakukan per komoditas tanpa sistem paket. Namun, pemerintah memberikan subsidi pada biaya distribusi agar harga jual ke masyarakat bisa lebih murah dibanding harga pasar.

“Selisih harganya bervariasi, ada yang Rp 500, Rp 1.000, bahkan sampai Rp 3.000–Rp 4.000. Ini cukup membantu masyarakat,” tambahnya.

Ke depan, intensitas pelaksanaan GPM akan ditingkatkan saat memasuki bulan Ramadan. Direncanakan, akan digelar setiap hari di seluruh 57 kelurahan di Kota Malang hingga Idul Fitri. Dalam pelaksanaannya, nantinya akan berkolaborasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Malang yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari Bulog, Bank Indonesia, Diskopindag, Bagian Perekonomian dan SDA (Pisda), hingga organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

“Tujuan utamanya adalah menjaga ketersediaan dan keterjangkauan. Ketersediaan bahan pangan harus aman, sementara keterjangkauan dari sisi harga dan aksesnya harus mudah bagi masyarakat,” imbuhnya. (rsy/sit)