DPRD Pamekasan Paripurnakan Penetapan Tiga Raperda

Memontum Pamekasan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan menggelar rapat paripurna terkait penetapan tiga rancangan peraturan daerah (Raperda) di Kabupaten Pamekasan, Senin (13/06/2022) tadi. Dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Pamekasan itu, selain membahas terkait penyampaian nota penjelasan Bupati mengenai Raperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021, juga membahas Raperda yang menjadi pokok pembahasan pada rapat paripurna DPRD Pamekasan.

Diantaranya, pertama, Raperda perlindungan dan pemberdayaan petani. Kedua, Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan pondok pesantren. Ketiga, penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan.

Ketua DPRD Pamekasan, Fathor Rohman, mengatakan ada tiga pokok pembahasan terkait rapat paripurna ini. Dan, yang paling urgen Raperda terkait perlindungan dan pemberdayaan petani. Hal tersebut, dikarenakan lahan pertanian di Kabupaten Pamekasan, sangat mumpuni

Baca juga:

• Pemkab Jember Serahkan 23 Truk dan 25 Pickup untuk Dukung Operasional KDKMP
• Bapenda Kota Malang Pastikan PKB Tak Naik, Realisasi Opsen Sudah Capai 39,3 Persen
• SPPG di Kota Malang Hentikan Sementara Layanan MBG, Koordinator SPPI Sebut Terkendala Pencairan
• Rotasi Jabatan, Bupati Pasuruan Lantik 80 Pejabat Eselon II, III dan IV
• Hari Pertama SPMB Jalur Domisili, Posko Disdukbud Diserbu Wali Murid

“Semoga dengan ditetapkannya Raperda menjadi Perda ini, OPD terkait bisa memaksimalkan kinerjanya. Disesuaikan dengan Perda yang ada” katanya.

Fathor Rohman menambahkan, kajian Raperda ini sudah lama. Ada yang sudah satu tahun dan ada yang dua tahun (Raperda Petani).

“Jadi selama ini, karena ada kendala omnibus law sewaktu pengkajian Raperda ini,” tegasnya. (azm/srd/sit)