DPRD Trenggalek Gelar Paripurna Pengesahan Empat Raperda Jadi Perda

Memontum Trenggalek – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek mengesahkan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda). Keempatnya adalah Perda APBD 2024, penetapan perubahan Propemperda 2023, pengesahan Propemperda 2024 dan Perda penetapan perubahan Perda Nomor 4 tahun 2009 (perubahan kedua, red) tentang administrasi kependudukan.

“Agenda rapat paripurna kita hari ini ada empat. Cuma yang utama itu pengesahan R-APBD Trenggalek tahun 2024,” kata Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Agus Cahyono, saat dikonfirmasi, Sabtu (25/11/2023) sore.

Dikatakan Agus, pengesahan Perda-perda tersebut, ada satu catatan yang menggambarkan kondisi fiskal daerah di Kabupaten Trenggalek. Pertama, kondisi fiskal daerah 2024 tidak tinggi.

“Catatan yang menarik di APBD 2024 ini nilainya tidak tinggi. Artinya, nuansa sentralistiknya kuat. Jika dahulu Dana Alokasi Umum (DAU) selain belanja gaji dan tunjangan bersumber dari situ. Tapi sekarang beda, ketika dana transfer dari pusat diikuti dengan juklak juknis yang ada,” imbuhnya.

Selain DAU, anggaran dari pemerintah pusat yang tidak bersifat block grant meliputi, DID maupun ADD. “Dan anggaran di APBD 2024 itu akan terpotong untuk Pemilu, yang akan diberikan ke KPU dan Bawaslu. Anggaran itu dinilai cukup besar, belum lagi proses pengamanan Pemilu yang melibatkan TNI/Polri. Ditambah, cicilan hutang pemerintah daerah. Jadi tren APBD tahun 2024 itu bisa dikatakan kita itu tidak leluasa,” sambungnya.

Disinggung terkait dana yang sifatnya mandatori, politisi PKS ini menyebut nominalnya sudah dipatok peruntukannya. “Itu harus kita kawal, seperti dana-dana yang masuk ke desa. Juga harus disinergikan dengan visi misi Kabupaten,” ujar Agus.

Baca juga :

Sementara itu, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin, mengungkapkan harapannya agar Pemilu di tahun 2024 bisa berjalan aman dan damai. “Harapannya di tahun 2024 nanti kita akan fokus penyelenggaraan Pemilu yang aman dan damai. Adapun beberapa belanja spesifik yang harus dilaksanakan salah satunya Pemilu,” tuturnya.

Selanjutnya, dirinya juga akan mendorong bagaimana pembangunan di desa-desa dalam rangka transfer dana desa, alokasi dana desa menjadi penting. Dan prioritasnya saat ini adalah infrastruktur.

“Jadi kalau di break down dalam belanja kita 5 besarnya masuk pada Dinas Keciptakaryaan seperti Dinas PUPR, Dinas PKPLH, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Karena kita fokusnya bagaimana kemiskinan ekstrem dan angka stunting bisa sesuai target di tahun 2024,” jelas Bupati Arifin  

Terkait anggaran wajib, suami Novita Hardiny ini menegaskan ada di gaji pegawai. Terlebih saat ini ada penambahan pegawai yakni PPPK yang mengharuskan anggarannya meningkatkan. Di tahun 2024, anggaran gaji pegawai kita asumsikan harus menyelesaikan tenaga honorer.

Jika sebelumnya tenaga honorer ini digaji dengan nilai yang jauh dari rata-rata, maka sekarang harus sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Selanjutnya adalah dana transfer, meski dana transfer itu hibah. Namun dana tersebut juga akan kembali digunakan untuk belanja modal.

“Kita juga akan dorong bahwa pemanfaatannya fokus pada infrastruktur. Sehingga meski belanja infrastruktur kita total di Rp 300-400 miliar, harapan kita yang ada di desa-desa itu bisa membarengi pembangunan infrastruktur di Kabupaten,” paparnya. (mil/sit)