Efisiensi Anggaran, Bupati Banyuwangi Minta DD dan ADD Dimaksimalkan untuk Kesejahteraan Warga

Memontum Banyuwangi – Di tengah pelaksanaan efisiensi anggaran pemerintah pusat, Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), tidak terdampak alias terpotong dengan efisiensi. Karenanya, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, meminta agar kepala desa (Kades) untuk mengoptimalkan anggaran DD dan ADD, untuk pembangunan di desa masing-masing.

“Kepala desa harus bersyukur. DD dan ADDnya tidak dipotong. Jadi, tolong anggaranya dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kesejahteraan masyarakat. Seperti pembangunan jalan, sosial dan lainnya,” kata Bupati Ipuk, saat pelaksanaan halal bihalal bersama seluruh kepala desa se-Banyuwangi, Rabu (16/04/2025) tadi.

Ditambahkannya, bahwa di Banyuwangi, untuk DD dan ADD tiap desa berbeda. Rata-rata, jumlah DD sebesar Rp 750 juta hingga Rp 2 miliar. Sementara untuk ADD, mulai Rp 750 juta hingga Rp 1,2 miliar.

Masih menurut Bupati Ipuk, bahwa pada 2025, desa dengan DD terbesar adalah Tembokrejo mencapai Rp 2,28 miliar. Sedangkan desa dengan DD terkecil adalah Kenjo dengan Rp 777 juta. Sementara desa dengan ADD terbesar, adalah Tamansari mencapai Rp 1,12 miliar, sementara terkecil adalah Desa Gitik dengan Rp 749 juta.

“Dengan demikian, rata-rata tiap desa setiap tahun mendapat anggaran Rp 1,6 miliar hingga mendekati Rp 3 miliar,” tambahnya.

Baca juga :

Dengan besarnya anggaran, menurut Bupati Ipuk, desa harus lebih berinovatif. Apalagi, banyak kewenangan yang kini telah diserahkan pada desa. Sehingga, tidak harus menunggu persetujuan dari Pemerintah Kabupaten. Seperti untuk menangani anak putus sekolah, penanganan kesehatan untuk warga miskin, bedah rumah dan lainnya.

“Jadi kalau ada warga miskin sakit, anak tidak bisa sekolah dan lainnya, seharusnya sudah tidak lagi ditujukan kepada bupati. Tetapi pada desa, karena kewenangan telah diserahkan pada desa,” ujar Bupati Ipuk.

Dalam kesempatan itu, Bupati Ipuk juga meminta agar Kades terus berkolaborasi dan bersinergi dengan pemerintah daerah, agar semua program dan kebijakan bisa berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. “Kepala desa merupakan mitra strategis dan ujung tombak dalam kesuksesan implementasi program dan kebijakan dari pemerintah daerah. Karenanya, kolaborasi dan sinergi harus terus ditingkatkan,” kata Bupati Ipuk.

Dirinya juga berharap, agar kades untuk turut berbagai program pemerintah pusat yang berjalan di daerah. Seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), program ketahanan pangan dan lainnya.

“Terima kasih kepada para Kades yang telah bekerja keras menggali potensi desanya masing-masing. Baik itu di bidang pertanian, perikanan dan pariwisata. Mari kita perkuat upaya untuk memajukan desa,” ujar Bupati Ipuk.

Turut hadir dalam acara tersebut, Wakil Bupati Mujiono serta jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Banyuwangi, Ketua Asosiasi Kepala Desa Banyuwangi (Askab) Budiharto dan Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Banyuwangi Andrik Tri Waluyo. (kom/bwi/sit)