Evaluasi Kasus Stunting 2022, Wali Kota Malang Ingatkan Pentingnya Kolaborasi Semua Pihak

Memontum Kota Malang – Penurunan angka stunting di Kota Malang, menjadi keharusan semua pihak untuk bergerak bersama. Bukan hanya tugas dari salah satu dinas terkait, melainkan juga dari masyarakat, lurah hingga camat. Hal itu, disampaikan Wali Kota Malang, Sutiaji, dalam kegiatan Evaluasi TPPS dan Evaluasi Rencana Tindak Lanjut Audit Kasus Stunting 2022 di salah satu Hotel Kota Malang, Rabu (23/11/2022) tadi.

Orang nomor satu di lingkungan Pemkot Malang itu, mengatakan jika dalam upaya penurunan stunting itu perlu ada penguatan dari manapun. Termasuk, juga melestarikan hal-hal yang telah lampau, namun tetap ada inovasi baru.

“Jadi dari zaman dulu, alangkah eloknya di kelurahan itu mendata, mulai dari orang hamil ada sekian hingga orang menyusui sekian. Kemudian, usia subur yang memakai kontrasepsi, pil, suntik, dan sebagainya, itu ada sekian. Itu harus ada,” jelas Wali Kota Sutiaji.

Dengan mengetahui dari sebuah data tersebut, tambahnya, maka sebagai mitigasi terjadinya stunting di Kota Malang. Selain itu, juga dapat mengetahui faktor-faktor penyebabnya, misalnya dari gizi makanan yang dikonsumsi dalam setiap harinya.

“Dengan adanya data-data tersebut, jadi mengetahui timbangannya ini kurang, kenapa? misal kurang gizi, atau seterusnya,” katanya.

Baca juga :

• Sukses Hantarkan Penghargaan Kabupaten Malang Berpredikat ODF, Dinkes Ganti Program Jambanisasi
• Hadiri Rembug Warga Bakalan, Paslon Abadi dari Nomor Urut 3 Kota Malang Dapat Dukungan Pemenangan
• Transformasi Layanan Kesehatan Primer, Dinkes Kabupaten Malang Kick Off ILP di Pendopo Agung
• Lima Daerah di Jatim Masuk Nominasi Award Peduli Ketahanan Pangan 2024
• Blusukan di Kelurahan Kampung Dalem, Ini yang Disampaikan Calon Wali Kota Bunda Fey

Untuk data persentase angka stunting di Kota Malang hingga November 2022, yakni mencapai 8,67 persen, itu berdasarkan data bulan timbang. Data tersebut, sudah mengalami penurunan dari sebelumnya yakni 9,5 persen. Itu menurut perhitungan Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM).

Sedangkan di metode lain Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui BKKBN, paparnya, mencapai 14 persen. Hal tersebut, disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, dr Husnul Muarif.

“Pada 2021 laporannya dari metode SSGI itu di angka 25,7 persen dengan 21 blok sensus. Pada 2022 dengan 82 blok sensus, kami sudah berada mudah-mudahan di angka 14 persen,” ujar Husnul.

Lebih lanjut dikatakan, jika target dari RPJMD Kota Malang, pada tahun 2023 mendatang, angka stunting berada di 14 persen. Sedangkan pada tahun 2022 target penurunan angka stunting mencapai 16 persen. Pada tahun 2021, mencapai 18 persen dan 19 persen pada tahun 2020.

“Karena itu target RPJMD kami, sehingga berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target. Itu bukan satu urusan di satu OPD, tapi merupakan integrasi. Secara administrasi, target sudah terpenuhi, tapi juga harus memperkecil lagi dan menurunkan kasus untuk zero stunting Kota Malang,” imbuhnya. (hms/rsy/sit)