Evaluasi Pelaksanaan APBD 2021, Komisi III DPRD Trenggalek Temukan Sejumlah Masalah

Memontum Trenggalek – Komisi III DPRD Trenggalek melakukan rapat evaluasi terkait APBD tahun 2021. Dari hasil rapat kali ini, Komisi III menemukan adanya sejumlah permasalahan terkait infrastruktur. Hal ini dikarenakan, pekerjaan yang yang dilakukan di tahun sebelumnya, tidak berjalan maksimal.

“Mengacu dari proses kegiatan tahun 2021, banyak yang ditemukan bermasalah. Tentunya, ini harus menjadi bahan pembelajaran bagi kita, agar ada peningkatan proses pengawasan dan kehati-hatian dalam menerima hasil pekerjaan dari dinas terkait,” kata Ketua Komisi III DPRD Trenggalek, Pranoto, saat dikonfirmasi Rabu (25/05/2022) siang.

Dirinya mengatakan, diperlukan evaluasi dari dinas terkait untuk memperbaiki target agar pekerjaan bisa berjalan secara maksimal. “Ini harus ada ketegasan dari dinas terkait dan perlu dimaksimalkan dalam pengawasan sehinga kegiatan tahun 2021 yang merugikan rakyat tidak terulang kembali,” ujarnya.

Pranoto mencontohkan, dari Dinas PUPR di tahun 2021, ada beberapa pekerjaan yang tidak selesai. Bahkan, ada pula pekerjaan yang gagal bayar. Hal inilah, yang akan menjadi bahan evaluasi agar di tahun 2022 tidak kembali terulang.

Baca juga:

• Gubernur Jatim Tinjau Gelaran Pasar Murah di Banyuwangi
• Bupati Malang Terima Kunjungan Kapolresta Malang di Monumen dan Museum Tragedi Kanjuruhan di Gate 13
• Anggota Satgas TMMD Kediri Beri Materi Wawasan Kebangsaan untuk Siswa MI Al-Munir
• Gubernur Jatim Salurkan Bantuan Sosial Rp 5,26 Miliar untuk Masyarakat Banyuwangi
• PBB 2026 Kota Malang Resmi Dibuka, Tak Ada Kenaikan dan Pembayaran Kian Praktis

“Selain itu, ada pekerjaan rabat beton yang prosesnya selesai di tanggal 25. Selanjutnya pekerjaan diterima tanggal 28 Desember. Secara teknis, kita tahu masa pengeringan untuk rabat beton cor minimal 20 hari,” ungkap Pranoto.

Tidak hanya itu, di tahun 2022 proses APBD masih dalam tahapan di ULP. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya ada yang sudah tayang, ada yang masih verifikasi, juga ada yang sudah lelang dan juga sudah ada pemenangnya.

“Kita harapkan agar hal yang lalu tidak terulang kembali ditahun berikutnya dan untuk lelang besar agar start lebih awal maksimal di bulan April sudah siap tapi faktanya belum terlaksana. Kami juga mengingatkan jangan sampai ada proses yang molor hingga diakhir bulan September,” imbuhnya.

Jika prosesnya molor, sambungnya, maka hasilnya juga akan bermasalah. Sehingga, proses pekerjaannya akan asal-asalan karena mau tidak mau akan berbenturan dengan waktu pekerjaan.

Mengingat, paparnya, saat ini sudah ada 25 paket pekerjaan yang tayang di ULP, 2 diantaranya perencanaan dan 23 lainnya pekerjaan fisik. Diharapkan, ULP harus bekerja keras dan melaksanakan tugasnya secara maksimal.

“Kami targetkan untuk bulan Juli 2022 sudah harus ada pemenang. Tujuannya agar tidak terjadi masalah antara PUPR dengan pihak ULP. Kami berharap pihak ULP segera menindaklanjuti hal ini,” papar Politisi PDI-Perjuangan ini. (mil/sit)