Evaluasi Serapan Anggaran, DPKP, Disnaker dan Bakerbangpol Jadi Perhatian Sekdakot Batu

Memontum Kota Batu – Serapan belanja beberapa dinas di Pemkot Batu menuai perhatian lebih Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Batu, Zadiem Efesiensi. Itu karena, akibat rendahnya serapan belanja, berdampak kepada serapan secara keseluruhan.

Disampaikannya, bahwa realisasi belanja APBD Kota Batu tahun 2023 terhitung pertanggal 11 Agustus 2023, sebenarnya masih di bawah 50 persen. Atau, capaiannya berada di angka sekitar 41,1 persen atau 462 miliar dari anggaran belanja Rp 1,1 triliun.

Jika dilihat dari perencanaan yang ada, paparnya, sebenarnya ada tiga OPD yang serapannya masih tergolong rendah. Diantaranya, seperti Dinas Perumahan Kawasan dan Permukiman (DPKP), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan Bakesbangpol Kota Batu

“Serapan belanja DPKP masih tergolong rendah. Masih tercapai realisasi 8,3 persen atau Rp 5,9 miliar dari anggaran belanja Rp 71,4 miliar,” terangnya dalam evaluasi di Balai Kota Among Tani, Kota Batu, Selasa (22/08/2023) tadi.

Baca juga:

Rendahnya realisasi belanja, tambahnya, itu karena saat ini program prioritas pembangunan fisik masih berjalan. Di samping itu, banyak juga masih dalam tahap lelang.

“Beberapa program prioritas yang sedang berjalan, misalnya saja pembangunan tahap II SMPN 7 Dadaprejo serta pembangunan pasar unggas dan penggilingan daging yang tengah berjalan. Karena masih berjalan, maka secara tidak langsung pembayaran dilakukan bertahap dan berpengaruh terhadap realisasi belanja,” jelasnya.

Kepala DPKP Kota Batu, Bangun Yulianto, pun mengamini bila sejumlah proyek fisik masih berjalan. Di mana, proyek yang berjalan ini masuk skala prioritas.

“Untuk saat ini proyek yang sedang berjalan proses tahapan pelaksanaan pembangunannya yaitu tahap II SMPN 7 Kota Batu dimenangkan PT Pundi Kencana Makmur asal Surabaya dengan kontrak (penawaran) Rp 6,4 miliar dari pagu Rp 6,6 miliar. Selanjutnya, pembangunan kios unggas dan daging di Pasar Induk Among Tani yang sedang berjalan. Untuk anggaran kios unggas memiliki nilai kontrak Rp 945 juta dari lelang awal Rp 1,1 miliar,” urainya.

Ditambahkannya, rendahnya serapan juga pembayaran secara termin. “Yang jelas, dengan berjalannya program-program prioritas, kami pastikan serapan belanja bisa maksimal,” paparnya. (put/sit)