Fasilitasi Bawaslu Kota Probolinggo, Eks Kantor UPT Disdikbud Bakal Dirombak Jadi Kantor Sekretariat

Memontum Probolinggo – Pj Wali Kota Probolinggo, Nurkholis, meninjau lokasi eks Kantor UPT Disdikbud Kecamatan Kademangan, Jumat (05/07/2024) tadi. Peninjauan yang dilakukan bersama Sekda Kota, Ninik Ira Winawati, Kepala Disdikbud, Siti Romlah, Kepala BPPKAD, Ratri Dian Sulistyawati dan Kepala Bakesbangpol, Muhammad Sonhadji serta ditemui anggota Bawaslu Putut Gunawarman dan anggota lain, adalah untuk memastikan bahwa rencana perombakan eks UPT sebagai kantor baru Bawaslu, layak digunakan.

Dalam kesempatan itu, Pj Nurkholis melihat secara langsung kondisi bangunan. Itu karena, di eks kantor juga masih ditempati Koperasi Dharma Bhakti, koperasi PNS Kecamatan Kademangan.

“Proses Pilkada 2024, untuk tahapannya sudah dimulai. Karena itu, Bawaslu juga membutuhkan kantor sekretariat untuk bisa menjalankan tugasnya. Ketua Bawaslu Johan Dwi Angga ini cerita, sudah lama mengajukan agar bisa memperoleh gedung yang bisa dipinjam pakai. Akhirnya, kita koordinasi dan di cek bangunan mana yang bisa digunakan,” kata Pj Wali Kota Probolinggo.

Diuraikannya, bahwa ada beberapa tempat alternatif. Namun sayangnya, yang lahannya luas dan memungkinkan adalah bangunan eks Kantor UPT Disdikbud Kecamatan Kademangan. Karenanya, dalam waktu dekat Disdikbud dan BPPKAD akan segera membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) aset Pemkot itu.

Baca juga :

Anggota Bawaslu Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas, Putut Gunawarman, dalam kesempatan itu mengapresiasi atas perhatian yang diberikan Pj Wali Kota Nurkholis. “Terima kasih, karena setelah sekian lama mengajukan, akhirnya baru sekarang Pemkot merealisasikan keinginan Bawaslu memiliki kantor sekretariat. Meski banyak hal yang harus direhab, agar bangunan tersebut layak dan representatif,” ujarnya.

Pihaknya akan berkoordinasi dengan Bawaslu Jatim, agar bisa memperoleh dukungan anggaran. “Karena tidak ada anggaran rehab gedung dari pemkot, maka kami akan berusaha mengajukan ke Bawaslu jatim. Tentunya setelah melakukan penandatanganan BAST, bangunan itu tuntas. Diprediksi sekitar dua minggu ke depan sesuai informasi dari Kadisdikbud tadi,” imbuhnya.

Dirinya berharap, semuanya bisa dituntaskan sebelum masuk masa kampanye dalam tahapan Pilkada. Karena, Bawaslu cukup banyak membutuhkan ruang. Seperti, tiga ruangan untuk pimpinan, untuk ruang korsek, keuangan dan umum, ruang staf SDM, KPPH dan PPM. Termasuk, ruangan untuk penerimaan laporan dan pengaduan, ruang sidang sengketa dan ruang rapat yang bisa menamapung hingga 75 orang untuk Panwascam.

“Saat ini kami masih menempati kantor lama, yang sewanya juga hampir habis dan kita harus sudah pindah sebelum masuk kampanye sekitar September. Karena pada masa itu, sudah harus mengawasi banyak hal. Mulai logistik hingga kemungkinan terjadinya pelanggaran lain. Apalagi, Pilkada itu tingkat kerawanan lebih tinggi, sehingga konsentrasi kita sudah urusan Pilkada. Karena, juga tidak memungkinkan jika masih harus boyongan pindah kantor. Sehingga, lebih cepat pindah maka lebih baik,” paparnya. (kom/pix/sit)