Gapoktan Kecamatan Munjungan Luruk Kantor DPRD, Pastikan Pupuk Subsidi Segera Direalisasikan

Memontum Trenggalek –  Sejumlah kelompok tani dari Kecamatan Munjungan datangi kantor DPRD guna menyampaikan aspirasinya terkait kelangkaan pupuk bersubsidi. Mereka diterima Komisi 2 DPRD Trenggalek akhirnya menuntut agar pupuk bersubsidi segera direalisasikan.

Salah satu perwakilan kelompok tani dari Munjungan, Rusmani mengatakan bahwa sesuai regulasi pemegang Kartu Tani (Kartani) merasa dibenturkan dengan pembagian pupuk bersubsidi yang tidak merata.

“Pada intinya kami sebagai petani sudah menanam padi yang umurnya sudah lebih dari 30 hari. Seperti regulasi atau aturan pemerintah untuk memakai kartu kartani, dan bahkan pemerintah sendiri belum siap tentang hal itu. Sehingga kami dibenturkan dengan hal ini, bahkan sekarang pupuk bersubsidi sangat langka di daerah Munjungan,” ucap Rusmani, Selasa (22/09/2020) siang.

Ia mengeluhkan, pupuk bersubsidi sudah tidak ada sama sekali di Kecamatan Munjungan. Sehingga mereka kebingungan dan terbentur dengan tanaman yang sudah ditanami.

“Kira-kira tanaman kita gagal panen, mungkin ada beberapa tanaman yang kelihatan subur, itupun kita berjuangnya mati matian karena kita membeli pupuk non subsidi. Jika dihitung mati atau hidup sudah tidak seimbang lagi antara penghasilan dan pengeluaran karena pupuk non subsidi kan harganya mahal,” imbuhnya.

Para kelompok tani ini berharap agar Pemerintah Daerah mau mendengar apa yang menjadi aspirasinya.

“Harapannya, pupuk subsidi ini agar segera digelontorkan disana. Kasian petani, sudah menunggu sekian lama dan kita sudah sering melakukan koordinasi dengan dinas terkait tapi tidak pernah ada tindak lanjut. Makanya kami datang ke dewan ini sebagai jalan terakhir adanya solusi akan permasalahan ini,” kata Rusmani.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Komisi II DPRD Trenggalek Pranoto mengungkapkan, masyarakat yang menyebut dirinya dari perwakilan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kecamatan Munjungan menyampaikan aspirasinya ke kantor DPRD Trenggalek.

“Aspirasi yang pertama terkait penyaluran pupuk bersubsidi yang memang pada hari ini ada sebagian yang belum terealisasi,” ungkap Pranoto.

Ia menyebut, ada beberapa faktor yang disampaikan perwakilan gapoktan ke Komisi 2. Beberapa hal itu yang pertama terkait dari kuota pupuk yang harus ditingkatkan dan tepat waktu, karena tidak mungkin ketika waktu tanam dan tidak ada pupuk.

“Tadi sudah banyak solusi, karena waktunya darurat, maka pemerintah daerah sudah mengawali Komisi 2 untuk menindaklanjuti permasalahan ini. Pada hari Jum’at kemarin, Bupati juga sudah menindaklanjuti hal ini, akan tetapi ada beberapa yang belum terealisasi,” katanya.

Realisasi ini tentu harus didasari dengan Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Jika e-RDKK itu sudah diajukan tapi belum ada realisasi, tentu ini masih terbentur beberapa faktor.

“Akan tetapi ini sudah mengerucut pada keputusan-keputusan yang akan segera terealisasi dalam waktu dekat yang penting persyaratan secara administrasi dilengkapi,” tegas Politisi Partai PDIP ini.

Pranoto menegaskan pupuk bersubsidi tersebut bukan tidak direalisasikan melainkan belum terealisasi. Seperti yang disampaikan, yang sudah mengajukan e RDKK dipastikan akan mendapatkan pupuk sesuai pengajuannya. (mil/syn)