Harga Tembakau Jeblok, DPRD Dituding Tidak Peduli

Memontum Sumenep – Jebloknya harga tembakau di Kabupaten Sumenep jadi sorotan para petani. Pasalnya, harga jual tembakau sudah tidak layak lagi buat para petani untuk mendapatkan hasil. Mendengar keluhan petani, dua massa aksi melakukan aksi sekitar pukul 10.00 di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Kamis (24/9/2020).

Dua aliansi yang mengatasnamakan Forum Aksi Mahasiswa Siswa Sumenep (FAMS) dan Aliansi Rakyat Bergerak (ARB), mempertanyakan kinerja anggota DPRD yang seharusnya mewakili rakyat. “Harusnya DPRD itu membuat regulasi dengan pemerintah daerah yang mengatur harga tembakau,” teriak Kordinator Aksi Lapangan (Korlap) ARB Mohammad Faiq.

Faiq menambahkan, seharusnya wakil rakyat itu peduli terhadap keluh kesah para petani yang saat ini merasa kesulitan. Dengan adanya wakil di parlemen, masyarakat mempunyai sandaran untuk mengadu. Namun, kendati demikian, anggota DPRD tidak ada satupun yang datang untuk menjawab persoalan yang di alami oleh masyarakat.

“Misalnya dengan menetapkan patokan harga atau BEP (break event point) tembakau, dan ketika sudah ditetap itu betul-betul dilaksanakan. Buat regulasi yang mengatur Break Even Point (BEP) tembakau, pemerintah daerah juga jangan diam, jangan berselingkuh dengan para pengusaha dan perusahaan,”duganya.

Menurut Faiq, sekarang kondisi perekonomian masyarakat sedang tidak baik. Jika terus-terusan seperti ini, maka imbasnya kepada anak para petani sangat fatal, sehingga mengakibatkan putus sekolah dengan biaya yang tidak memadai.Modal yang mereka keluarkan tak sebanding dengan hasil penjualan yang mereka dapatkan.

Ironisnya, sambung dia, di tengah kondisi yang seperti itu, pemerintah maupun wakil rakyat terkesan tidak ada di barisan petani. Mereka seolah acuh dengan nasib para petani tembakau. “Hasil wawancara kami dengan petani, khususnya di tempat tinggal saya di Kecamatan Guluk-Guluk, harga tembakau saat ini sangat jarang yang sampai 30 ribu. Dengan harga antara 20 sampai 25 ribu, itu sangat tidak sesuai dengan harapan petani,” ujar Moh. Faiq. (dan/edo)