Honor Guru Ngaji Layu Sebelum Berkembang

Sedangkan untuk Bosda Madin, masih tetap dianggarkan dan ada penambahan. Sebab, Bosda Madin merupakan dana sharing antara Pemkab dan Pemprop Jatim. “Kalau bantuan untuk guru ngaji merupakan hal yang sangat rasional jika mereka disediakan anggaran. Pemerintah layak memberikan apresiasi pada mereka,” katanya.
Untuk menjamin bantuan untuk guru ngaji sebesar Rp. 1,5 juta per tahun itu, pihaknya harus memastikan dananya ada. Maka untuk itu, estimasinya adalah dialokasikan dari dana silpa tahun 2018.

“Kita kan ada dana defisit APBD 2018 sekitar Rp. 28 miliar termasuk dana yang ada di KPUD yang memang ada dana lebih tak terpakai. “dengan Rp. 28 itu tetap asumsinya menganggarkan guru ngaji Rp. 1,5 juta. Karena ini dihapus kan dikeluarkan, otomatis kan mengurangi belanja. Asumsi defisiit itu kan kita hiting rencana penganggaran sekian, karena tak sesuai. Kan mengurangi defisit. Kita yakin silpa itu akan lebih dari itu. Sehingga silpa itu akan menutupi defisit sekian. Maka itu masih ada dana lebih untuk diberikan pada bantuan guru ngaji,” katanya.

Sementara itu, Koordinator DPD Jaka Jatim, Jamharir mengapresiasi rencana ganti baju untuk bantuan guru ngaji itu. Namun kata dia, hal itu tak semudah yang dibayangkan karena situasi politik akan berubah setelah Pemilu Presiden, DPR dan DPD.

Untuk itu, kata Jamharir, pemerintah ada baiknya membangun sinergi yang baik dengan DPRD. Posisi PKB menjadi hal penting untuk terus diajak berkomunikasi,seiring dalam setiap pengambilan kebijakan dan keputusan utamanya dalam menciptakan pemerintahan yang kondusif dan kuat,” ujarnya (mkl/yan)

Laman: 1 2