Jatim, Terbanyak Pelanggaran Pemilu

Aang menyebut, pelanggaran yang paling menonjol adalah berkaitan dengan APK yang dipasang di lokasi-lokasi yang tidak diperbolehkan. Contohnya tempat pendidikan, sarana pemerintah seperti balai desa, kantor kecamatan, atau di depan halaman rumah orang yang tanpa melalui proses izin dari pemiliknya. Tak ketinggalan pada pohon.

“Kita tindak sesuai ketentuan yang ada. Kalau pelanggaran administrasi ya kita proses dengan pemberian sanksi administrasi. Kami juga melibatkan pihak kepolisian, kejaksaan apabila ada pelanggaran pidana, juga bisa berkaitan dengan netralitas yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu,” kata dia.

Kendati demikian kata Aang, Bawaslu kini juga tengah berupaya menurunkan angka pelanggaran di Jawa Timur, dengan cara terus mensosialisasikan hal-hal yang tak boleh dilanggar dalam pemilu.

“Kami selalu memberikan kegiatan sosialisasi terhadap peserta pemilu dan masyarakat untuk saling menjaga selama masa tahapan kampanye berlangsung sampai tanggal 13 April 2019, dan angka pelanggaran di Jatim diminimalkan karena faktor penjagaan. Kita juga dibantu oleh masyarakat,” kata dia.

Masyarakat, kata dia, bisa ikut mengawasi sehingga ketika menemukan ada pelanggaran di lingkungan sekitar, mereka bisa langsung menggungah temuannya melalui akun sosmed, atau whatsapp.

“Jadi tidak harus di kantor badan pengawas pemilu pusat maupun provinsi. Melalui media sosial ini salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang patut kami apresiasi,” tutupnya. (sur/ano/yan)

Laman: 1 2