Jelang Penilaian Ijen Geoprak, Komisi III Bondowoso Minta Eksekutif Lengkapi Sarana dan Prasarana

Memontum Bondowoso – Komisi III DPRD Bondowoso menyarankan kepada eksekutif agar memanfaatkan waktu luang yang ada untuk menyiapkan materi penilaian oleh Tim Assesment Ijen Geopark. Hal itu, harus dilakukan sebelum tim penilai datang ke Bondowoso.

Ketua Komisi III DPRD Bondowoso, H Sutriono, mengatakan bahwa masih banyak yang harus dibenahi oleh Pemkab Bondowoso. “Contohnya, Geosite aliran lava Plalangan di Kecamatan Ijen. Sarana dan prasarana (Sarpras) yang urgen harus diprioritaskan. Diantaranya, seperti MCK, toilet dan kamar mandi, juga papan administrasi,” ujar Sutriono, Minggu (06/03/2022).

Politisi PKB ini menyebut, harus adanya pemberdayaan dan pelibatan masyarakat. Karena dalam Ijen Geopark harus ada edukasi, konservasi dan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Oleh karena itu, 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus maksimal menjalankan peran sesuai tupoksinya. Mulai dari pemberdayaan, kesadaran masyarakat, UMKM, pendidikannya, perkebunan kopi dan lain-lain.

Baca juga :

• Hadiri Rembug Warga Bakalan, Paslon Abadi dari Nomor Urut 3 Kota Malang Dapat Dukungan Pemenangan
• Transformasi Layanan Kesehatan Primer, Dinkes Kabupaten Malang Kick Off ILP di Pendopo Agung
• Lima Daerah di Jatim Masuk Nominasi Award Peduli Ketahanan Pangan 2024
• Blusukan di Kelurahan Kampung Dalem, Ini yang Disampaikan Calon Wali Kota Bunda Fey
• Respon Program Pemberdayaan Masyarakat di Kota Kediri, Ini Penjelasan Ketua Fraksi PAN DPRD

Sampai hari ini, ujarnya, dirasa peran 14 OPD belum maksimal. Yang banyak bergerak, sepertinya dari Disparbudpora dan Dinas Pendidikan. OPD lain, harus bersinergi secara aktif dengan Disparbudpora sebagai leading sektor. “Disparbudpora hendaknya memanfaatkan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sektor pariwisata yang nilainya mencapai sekitar Rp 7 miliar sampai 8 miliar, secara maksimal,” ujarnya.

Karena, lanjutnya, kondisi APBD 2022 defisit. Sangat sulit mengharapkan anggaran dari Dana Alokasi Umum (DAU). Sebab DAU sudah di plot untuk belanja pegawai. Maksimalkan DAK pariwisata, baik untuk pembangunan fisik maupun non fisik. Ditambahkan, walaupun tidak sebesar DAK tahun 2021, diharapkan pembangunan fisik tahun 2022 sama dengan tahun 2021. Artinya, tahun ini Sarprasnya sudah selesai. (zen/gie)