Jelang Pilkada 2024, Partai Golkar Kota Malang Terus Jalin Kolaborasi dengan Partai Lain

Memontum Kota Malang – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Malang terus jalin komunikasi dengan partai-partai yang ada. Hal itu dilakukan, karena perolehan kursi dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) lalu, Partai Golkar hanya mendapatkan enam kursi.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, mengatakan jika saat ini proses komunikasi dan jalinan kerja sama serta kolaborasi itu, juga sudah disampaikan kepada jajaran pengurus Partai Golkar. Termasuk, dalam jajaran pengurus di provinsi maupun pusat.

“Karena kewenangan keputusan itu di tingkat pusat, sehingga sampai hari ini pada tahapan membangun komunikasi dengan berkoalisi bersama partai-partai yang mempunyai kesepakatan di daerah, dalam rangka membangun Kota Malang untuk menuju Pilkada 2024, terus kita lakukan. Karena, Partai Golkar tidak bisa mengusung calon sendiri,” kata Bung Edi-sapaan akrabnya, Kamis (11/07/2024) tadi.

Mengenai penjaringan calon, menurutnya, Golkar Kota Malang telah melalui proses Rapat Kerja Daerah (Rakerda) pada awal tahun 2022 lalu. Itu mencakup mulai dari Pilkada ditingkat kota, provinsi hingga Presiden. Namun, dalam hal ini Golkar Kota Malang juga terbuka bagi siapa saja yang berminat untuk mencalonkan.

Baca juga :

“Selain ada dari kade sendiri, kami juga tetap terbuka. Siapapun yang berminat akan ditanggapi secara baik. Tapi kewenangan tetap berada di Dewan Pimpinan Pusat (DPP),” tegasnya.

Terkait survei calon yang sudah dilakukan, Golkar Kota Malang melalui Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) sudah melakukan jajak pendapat. Menurutnya, sudah ada lebih dari 16 orang yang masuk dalam survei tersebut. Salah satunya adalah Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat.

“Pj Wahyu termasuk salah satunya dari 16 nama itu. Tapi banyak juga yang lain, tinggal mana yang dikasih oleh seluruh partai. Tetapi kembali lagi, bahwa itu nanti semua masyarakat yang memilih,” tambahnya.

Untuk kriteria calon, menurutnya yang paling utama adalah paham akan tugas dan fungsi serta peran kemasyarakatan dengan harapan memberikan manfaat besar ketika dipercaya oleh masyarakat. “Bukan coba-coba, tapi kembali kepada hak pilih masyarakat,” imbuh Bung Edi. (rsy/sit)