Keterlambatan Honor Perangkat Desa dan Guru Tuai Sorotan Ketua Komisi IV DPRD Bondowoso

Memontum Bondowoso – Memasuki bulan ketiga, honor perangkat desa dan guru honorer K2, hingga sekarang belum ada tanda-tanda bakal terbayarkan. Artinya, sudah tiga bulan di tahun 2022, abdi masyarakat tersebut bekerja tanpa atau belum menerima honor.

Keterlambatan tersebut, pun mendapat perhatian serius dari Ketua Komisi IV DPRD Bondowoso, Ady Krisna. “Saya heran, pengeluaran rutin kok bisa terlambat. Untungnya, masih ada anggaran yang tidak terlambat. Yaitu, anggaran untuk listrik dan telepon. Kalau ini terlambat, Bondowoso bisa gelap gulita dan proses administrasi bisa terhambat,” kata Ketua DPD Partai Golkar Bondowoso, Rabu (23/03/2022) tadi.

Harusnya, kata Krisna-sapaannya, Pemkab Bondowoso mencari solusi atas keterlambatan ini. Sehingga, tidak setiap tahun ada keterlambatan pembagian honor perangkat desa dan guru K2.

Ditambahkannya, yang paling tahu persoalan ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani keuangan. Kasihan mereka, kalau honornya tidak bisa diterima on time.

Baca juga :

• Sikapi Dugaan Kecurangan, Ini Kata Kepsek SMPN 1 Batu
• DPRD Kota Malang Paripurna Persetujuan Ranperda Bangunan Gedung
• Wali Kota Malang Mulai Ajukan Cuti Tugas Kedinasan
• Pemkab Bondowoso Gelontorkan 5100 Vaksin untuk Tekan Penyebaran PMK
• Berbagi Ilmu Grooming, Novita Hardiny Jadi Narsum di UIN Satu Tulungagung

Sebetulnya, tambah Krisna, Komisi IV sudah mengingatkan mitra kerjanya dalam Raker akhir 2021. Yakni, agar tidak terjadi keterlambatan lagi pemberian honor perangkat desa dan guru K2. Namun, saat itu hanya dijawab siap.

“Bukan hanya itu, tapi juga premi BPJS jangan terlambat lagi. Bahkan, saya telepon langsung Kadis PMD, untuk menanyakan progresnya,” papar politisi muda ini.

Krisna menengarai, penyebab keterlambatan tersebut ada tiga faktor. Pertama mengenai kebijakan pimpinan yang tidak tegas, administrasi belum lengkap dan inputnya tidak berjalan lancar. (zen/sit)