Ketua KPU Jatim Pastikan Anggaran Operasional KPU Daerah Cair Minggu Ini

Memontum Kota Batu – Anggaran operasional KPU di daerah serta biaya operasional Adhoc yang dibentuk, hingga kini belum cair. Menanggapi hal itu, Ketua KPU Jatim, Choirul Anam, mengatakan dalam minggu ini dipastikan keuangan tersebut sudah bisa dicairkan.

“Anggaran Pemilu inikan APBN. Jadi, ya memang masih dalam proses. Minggu ini, kemungkinan sudah clear (dicairkan, red),” ujar Anam, saat Rakor terkait potensi adanya sengketa baik administrasi maupun prosesnya dalam tahap Pemilu 2024 di Graha Pancasila Balai Kota Among Tani Kota Batu, Rabu (15/02/2023) sore.

Untuk proses Pemilu, dijelaskannya, ada namanya Rekening Dana Pemilu (RDP). “RDP memang masih kita proses, karena ini nasional. Tapi, Minggu ini sudah beres. Sehingga, anggaran-anggaran yang berkaitan dengan Pemilu ini bisa segera dipakai atau digunakan,” terang Anam.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Diakui olehnya, kalau anggaran sudah ada, tinggal penggunaannya. Karena ini, menurut Anam, adalah kebutuhan untuk Pemilu tidak seperti reguler. Maka, KPU Jatim harus membuka RDP, tetapi masih proses.

Dijelaskan oleh Anam, bahwa pada Kamis (16/02/2023) atau Jumat (17/02/2023) lusa, Pengurus KPU mulai dari ketua, sekretaris dan bendahara wilayah Jatim, akan diundang ke KPU Provinsi. Tujuannya, untuk disampaikan bahwa keuangan sudah selesai semua sehingga tidak ada lagi permasalahan terkait anggaran. “Prinsipnya, tidak ada kekurangan anggaran. Hanya secara administrasi ini memang belum bisa dipakai secara maksimal,” ujarnya.

Sekedar diketahui, untuk anggaran Pilkada November 2024, disebutkan di Jawa Timur mencapai Rp 845 miliar. Namun, anggaran tersebut masih bisa bertambah karena ini masih data awal. Sedangkan anggaran untuk Pemilu pada Februari 2024, masih belum bisa disebut karena tahap pembahasan. Sedangkan, sampai saat ini Badan Adhoc KPU diantaranya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), untuk anggotanya masih belum mendapatkan biaya operasional. (put/gie)