Kominfo Lumajang Gandeng Komisi Informasi Gelar Pembinaan Standar Layanan Informasi Publik Desa

Memontum Lumajang – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Lumajang bekerja sama dengan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, menggelar pembinaan standar layanan informasi publik bagi desa di Ruang Rapat Lantai II BPKD Lumajang, Rabu (22/05/2024) tadi. Hal ini dilakukan, sebagai upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas di tingkat desa. Termasuk, untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada Pejabat Pengelola Informasi Desa (PPID) mengenai pentingnya penerapan standar layanan informasi publik.

Pelaksanaan sendiri, menjadi tonggak penting dengan menghadirkan PPID dari 25 desa di Kabupaten Lumajang. Yakni, sebagai pilot project pembentukan PPID. Hal tersebut, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengharuskan setiap badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat dan sederhana.

Dalam sambutannya, Plt Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Lumajang, Mustaqim, menegaskan bahwa pembinaan ini merupakan langkah strategis untuk mendorong terciptanya pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. “Keterbukaan informasi merupakan tuntutan zaman yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah maupun pemerintah desa. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pengelolaan informasi publik, kami berharap para PPID dapat lebih efektif dalam menyediakan layanan informasi kepada masyarakat. Ini adalah bagian dari membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah,” kata Mustaqim.

Baca juga :

Sementara itu, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Solahuddin, menerangkan bahwa keterbukaan informasi publik adalah pilar penting dalam demokrasi. “Melalui pembinaan ini, kami berharap setiap desa di Lumajang dapat menerapkan standar layanan informasi publik yang baik. Sehingga, masyarakat dapat menikmati hak mereka untuk mengetahui informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa,” jelasnya.

Acara pembinaan tersebut, juga menjadi momentum penting untuk mengukur kesiapan desa dalam menghadapi tantangan era digital, dimana akses informasi menjadi kunci utama. Dengan pembinaan yang berkelanjutan, diharapkan desa-desa di Kabupaten Lumajang, tidak hanya sekedar memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga mampu memberikan layanan informasi yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pembinaan tersebut, lanjutnya, juga diharapkan mampu mendorong setiap desa di Kabupaten Lumajang, untuk memberikan layanan informasi publik yang lebih baik. Sehingga, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa meningkat, demi kesejahteraan masyarakat.

Dengan langkah konkret tersebut, imbuhnya, pemerintah daerah menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan good governance yang berbasis pada keterbukaan informasi dan partisipasi aktif masyarakat. (kom/adi/gie)