Konsen Perbaikan Jalan Kediri, Mas Dhito Bentuk Tim Khusus Tangani Jalan Kurang Layak

Memontum Kediri – Pembangunan infrastruktur jalan menjadi salah satu prioritas Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023. Mas Dhito-sapaan akrab Bupati Kediri, bahkan akan membentuk tim khusus untuk menangani persoalan jalan belum layak di Kabupaten Kediri.

Kerusakan jalan di Kabupaten Kediri, menurut Mas Dhito, dikarenakan dua faktor. Pertama, banyaknya truk bertonase tinggi dan tidak terkontrol dengan baik. Kedua, penyedia jasa yang menjadi mitra Dinas PUPR, menurunkan kualitasnya.

“Ini prioritas, ini sudah urgent dan ini tidak bisa diselesaikan sendiri oleh seorang bupati. Ini harus diselesaikan oleh dinas perhubungan, dinas PUPR, TNI/Polri harus bersatu menyelesaikan persoalan ini,” katanya dalam pembukaan Musrenbang RKPD di Convention Hall, Kamis (17/03/2022).

Mas Dhito mengungkapkan, pihaknya konsen terhadap infrastruktur jalan karena Juni 2023 mendatang, bandara sudah akan beroperasi. Dirinya menilai, tidak akan ada artinya Kabupaten Kediri memiliki bandara, jika kondisi jalan masih memprihatinkan.

“Nanti kita akan bentuk satu tim khusus, untuk menyelesaikan masalah jalan-jalan yang masih belum layak,” ungkapnya.

Tim penanganan masalah jalan itu, akan diisi oleh SKPD terkait termasuk camat. Kepada camat, Mas Dhito memerintahkan untuk aktif melaporkan kondisi yang terjadi di wilayahnya masing-masing. Salah satu yang ditekankan, yakni aktivitas tambang di daerah.

“Nggak mungkin, bapak-ibu camat nggak ngerti tambang ilegal di tempatnya. Nggak mungkin, bapak-ibu camat nggak tahu tambang legal di tempatnya,” ucap Mas Dhito.

Baca juga :

• Pj Wali Kota Malang Tekankan Kewaspadaan Dini Jaga Kondusifitas Pilkada 2024
• Peduli Wilayah Kekeringan, Bunda Indah Distribusikan Tangki Air Bersih untuk Masyarakat
• Ketua DPRD Trenggalek Definitif Periode 2024-2029 Resmi Ditetapkan
• Pemkab Jember Hentikan Sementara Penyaluran Bansos, Hibah dan Honor Guru Ngaji
• Besok, 32 Ribu Peserta Bakal Ikuti Tes SKD CPNS di Kota Malang

Mas Dhito menegaskan, bahwa pihaknya sama sekali tidak melarang aktivitas penambangan. Namun demikian, penambangan itu harus tertib perizinannya terlebih dahulu. Sebab, bila terjadi kerusakan jalan, pemerintah bisa meminta pertanggungjawaban perusahaan melalui program CSR untuk perbaikan jalan.

Ketua DPRD Kabupaten Kediri, Dodi Purwanto, yang juga menghadiri pembukaan Musrenbang RKPD 2022, mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Kediri diharapkan memaksimalkan peningkatan jalan strategis antar kecamatan, antar desa serta desa dengan ibu kota kecamatan untuk mendukung aktivitas perekonomian masyarakat. Bertepatan dengan kehadiran perwakilan Pemerintah provinsi Jawa Timur, Dodi menyampaikan pula aspirasi masyarakat, dimana banyak jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi yang berada di Kabupaten Kediri, rusak parah. Kondisi itu, tidak dipungkiri juga menyulitkan kepolisian dalam menangani angka kecelakaan akibat faktor jalan.

“Mohon izin, beban kami di APBD sangat berat. Mestinya jalan-jalan yang menghubungkan Kediri-Blitar dan sebagainya, yang masih menjadi kewenangan kabupaten ini harus sudah dilimpahkan menjadi kewenangan provinsi. Karena ini menghubungkan antar kabupaten,” bebernya.

Kepala Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) I Madiun, Eddy Supriyanto, menyampaikan bahwa pihaknya siap membantu gubernur dalam mendukung konektivitas antar wilayah dan pengembangan lainnya. Mengenai kondisi jalan antar kabupaten, sebagaimana disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Kediri, pihaknya mengaku akan menindaklanjuti hal itu dengan berkoordinasi dengan instansi terkait baik di pemerintah provinsi maupun kabupaten. (kom/pan/sit)