KPI Sayangkan MDGs Pemprov Jatim tak Optimal

Memontum Surabaya—Komisi Perempuan Indonesia (KPI) menyayangkan progam Millenium Development Goal (MDGs) 2015bersamaan periode kepemerintahan Gubernur Jatim Soekarwo masih belum optimal. Menurut Iva Hasanah, juru bicara jaringan Masyarakat Sipil untuk MDGs Jawa Timur bahwa kini masih menyisahkan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pada periode Suistanable Development Goals (SDGs).

“Tujuan MDGs selama periode 2000-2015 memang telah membawa berbagai kemajuan. Tapi ada beberapa indikator yang menurut saya tidak tercapai. Misal tingkat kemiskinan, angka kematian bayi, kematian ibu, prevalensi gizi buruk, HIV dan AIDS beserta indikator yang lainnya,” kata Iva di Surabaya, Selasa (11/12).

Maka dari itu, berdasarkan hal tersebut periode MDGs berlanjut pada SDGs yang mana tertuang pada pada Perpres No. 59/2017 tentang pelaksanaan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Aturan tersebut berbunyi, untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat. Selain itu, kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksanannya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu sisi generasi ke generasi berikutnya.

“Pencapaian SDGs di provinsi maupun kabupaten atau kota, diharapkan dapat mendukung pencapaian  SDGs di Indonesia pada 2018-2018. Sekaligus masuk untuk penyusunan RPJMN 2020-2024,” tuturnya.

Ia juga menilai Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia pada 2015 masih terlalu lamban. Seharusnya, pencapaian target untuk menurunkan AKI antara 1990 dan 2015 sekitar 5,5 persen per tahun.

Namun, data dari WHO, UNICEF, UNFPA dan Bank Dunia menunjukkan, angka penurunan AKI masih kurang dari satu persen per tahun.

“Kita nanti akan melakukan beberapa langkah dan akan sounding dengan DPRD Provinsi dan juga nanti akan audiensi dengan gubernur terpilih. Dan kita akan mendorong di RPJMD yang baru itu,” paparnya.

Ia mengaku, jika sekarang ini KPI sudah mempunyai komitmen-komitmen atau bekal, guna sounding ke beberapa instansi terkait. Tetapi, bagaimana nantinya gubernur terpilih ini bisa mengakomodir suara-suara dan tuntutan yang disebutkan itu menjadi satu dokumen resmi di dalam penyusunan progam Pemprov Jatim.

“Karena yang kemarin sudah disahkan tim koordinasi penyusunan. Tapi ini bukan harga mati. Ini juga perlu ditambahkan lagi beberapa kelompok-kelompok masyrakat sipil yang selama ini sudah konsen. Yang kedua, RAD (Rencana Akai Daerah) itu sudah digodok bulan Juli kemarin tapi itu untuk tahun 2019,” akunya.

Iva menambahkan, “seharusnya ketika gubernur terpilih harus ada pembaharuan sesuai dengan RPJMD. Jadi itu menurut kami asa strategis untuk memenuhi tuntutan yang ada,” sebutnya.

Sementara itu, tuntutan yang dilayangkan KPI terhadap pemprov, yakni Mendesak Pemprov Jatim untuk memastikan prinsip sensitif gender, inklusif dan tranformatif dalam penyusunan RAD SDGs. Selain itu pembentukan jejaring organisasi masyarakat sipil yang konsisten dalam upaya pencapaian semua tujuan SDGs.

Untuk pemerintah pusat, mendorong pemerintah di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota untuk mengintegrasi data yang bersumber dari organisasi masyarakat sipil. Masyarakat sipil secara terus menerus mengawal RAD dan  SDGs di tingkat provinsi, kabupaten dan kota guna menjamin pemenuhan hak-hak perempuan, anak, penyandang disabilitas dan kelompok marginal rentan lainnya.

Tuntutan lain, mendorong pihak swasta dan filantropi untuk berperan aktif dalam mewujudkan pencapaian SDGs di Jatim.  Mendorong rekan media untuk pro aktif melakukan deseminasi dan promosi upaya-upaya pemenehuan SDGs sebagai bagian dari pendidikan. (sur/ano/yan)