KPK Geledah Ruang Kerja Bupati Malang

Memontum Malang – Anggota Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di ruang kerja Bupati Malang dan kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Malang, Senin (8/10).

Aksi Anggota KPK ini dimulai setelah melakukan koordinasi dengan Polres Malang Kota pada sekitar pukul 10.00 WIB.

Berdasarkan informasi yang beredar, penggeledahan dilakukan berkaitan dengan sejumlah kasus Dana Alokasi Khusus (DAK) 2015 lalu. Penggeledahan dilakukan mulai pukul 17.00 WIB.

Anggota Satpol-PP Kabupaten Malang, yang enggan disebutkan namanya mengatakan KPK datang bersama rombongannya langsung masuk dan melakukan penggeledahan.

“Mohon maaf, sementara gak boleh masuk dulu,” katanya.

Hingga kini, para penyidik KPK belum keluar dari areal Pendopo Agung, Jalan Agus Salim Kota Malang. Hampir tiga jam penggeledahan masih belum rampung.

Anggota KPK dikabarkan masih melakukan penggeledahan di ruang Bupati Malang Dr. H Rendra Kresna dan ruang kerja Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang, Willem Petrus Salamena.
Pada kesempatan itu, Bupati Malang, Rendra Kresna angkat bicara terkait penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK di kantor dinasnya, Senin (8/10).

“Mohon maaf ya, detailnya saya tidak menyebut ya. Untuk detailnya mungkin ke Humas-nya KPK,” ujar Rendra ditemui awak media di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Jalan Agus Salim Kota Malang.

Ia mengaku dan membenarkan terkait penggeledahan oleh KPK. Ia menjelaskan, penyidik KPK melakukan penggeledahan di kantor dinasnya. “Kalau tadi memang kantor saya, ini kebetulan satu tempat lah dengan rumah dinas saya,” terangnya.

Dalam penggeledahan yang dilakukan selama hampir dua jam tersebut, KPK menyita beberapa dokumen untuk dijadikan sebagai barang bukti. Dokumen tersebut antara lain berkas pengaduan masayarakat dan dokumen STPBB.

“Tadi saya juga telah menandatangani berita acara penggeledahan, barang bukti dan STPBB,” ujar Rendra kepada awak media.

Rendra menjelaskan beberapa dokumen yang disita tim penyidik KPK yang berjumlah sekitar 7 orang tersebut adalah dokumen pengaduan masyarakat dan dokumen kepegawaian.

“Ada beberapa dokumen pengaduan masyarakat terkait dana kampanye untuk periode ke dua dan juga pengaduan adanya dugaan korupsi,” tambahnya.

Ia juga mengaku, bahwa ada kemungkinan kedatangan KPK pada hari ini ada hubungannya dengan pemanggilan dirinya tahun lalu terkait dugaan gratifikasi DAK pendidikan tahun 2011.

“Ada juga dugaan tentang gratifikasi yang diberikan kepada saya terkait DAK pendidikan tahun 2011,” pungkasnya. (kik/jun/ono)

Laman: 1 2 3