KPK Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi, Optimalisasi Potensi Daerah Harus Diimbangi Pengawasan Pembelanjaan

Memomtum Kota Malang – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi capaian Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dalam upaya meningkatkan kualitas sistem pelayanannya. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif dalam pembukaan Roadshow Bus KPK Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi di halaman Balaikota Malang, Jumat (6/9/2019) pagi.

“Bahkan saya juga harus mengapresiasi Kota Malang untuk LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) 100 persen sudah masuk semuanya dan telah terlapor. Bahkan akan membuat unit pengelolaan gratifikasi di Kota Malang,” ujar Laode.

Walikota Malang Sutiaji didampingi Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif saat meninjau di dalam Bus KPK

Selain itu, ia juga mengatakan agar Pemkot Malang dapat melakukan optimalisasi pada potensi daerah yang dimiliki Kota Malang, terlebih untuk dapat mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang.

“Kampanye anti korupsi ini bukan sekedar kampanye yang hanya pidato saja. Namun kami juga melihat secara detil beberapa hal, seperti salah satunya yang saya sebutkan yakni pendataan aset, peningkatan PAD,” imbuhnya.

Namun demikian, menurutnya upaya optimalisasi untuk dapat mendongkrak PAD juga harus diiringi dengan peningkatan pengawasan terhadap pembelanjaan serta perbaikan sistem perizinan untuk pengadaan barang dan jasa.

Laode M. Syarif menyebut, peningkatan sistem Pemkot Malang ditunjukan dengan beberapa parameter yang menurutnya sudah menjadi hijau. Yang artinya sistem Pemkot Malang sudah jauh lebih baik.

“Parameternya sudah banyak yang hijau, hanya ada sedikit yang kuning, itu pun untuk dana desa, tapi kalau di Kota Malang kan tidak ada desanya, sudah kelurahan. Itu artinya sistem Pemkot Malang sudah jauh lebih baik jika dibandingkan dengan rata-rata kota di Indonesia. Dan itu harus kita apresiasi,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Walikota Malang, Sutiaji. Ia mengaku, bahwa hingga saat ini Pemkot Malang telah melakukan beberapa upaya untuk optimalisasi potensi daerah, termasuk di dalamnya melalui sektor pajak, serta inventarisir aset-aset milik Pemkot Malang.

“Dan intinya, pendapatan semaksimal mungkin harus kita raih, dan pembelanjaannya harus kita awasi dengan benar. Karena itu adalah milik masyarakat. Sosialisasi seperti inilah yang akan terus kita galakkan,” ujar Sutiaji.

Menurut Sutiaji, dalam menanamkan jiwa anti korupsi, juga harus diupayakan sejak dini. Dimana hal itu akan diupayakan melalui berbagai cara, seperti dengan pencegahan dan juga memperbanyak literasi.

“Karena hemat saya, generasi ke depan jauh lebih penting untuk mengawal Indonesia lebih bersih dan maju, maka karakter anak harus kita didik dengan akhlak. Sehingga sedini mungkin anak-anak nantinya tidak ada keberanian untuk melakukan hal-hal berbau pelanggaran,” pungkasnya. (iki/yan)