Kunker Ke Malang, Kepala KSP Tanggapi Persoalan Kepala Negara Boleh Berkampanye

Memontum Kota Malang – Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) RI, TNI Jend (Purn) Moeldoko, menjelaskan soal netralis Presiden RI, Joko Widodo, yang saat ini menjadi perbincang publik. Sebab, telah disampaikan oleh Presiden Jokowi, selaku kepala negara boleh berkampanye dan berpihak dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Menanggapi itu, Moeldoko, menjelaskan bahwa netralis seorang presiden tentunya harus dipahami dari sumpah jabatannya dan landasan hukum yang mengatur hak politiknya. “Saya ingin menegaskan, bahwa sebagai Presiden di sumpah berkewajiban menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Apalagi presiden sebagai pejabat publik dan sebagai figur yang memiliki jabatan politik, tentu hak-hak politiknya juga melekat. Itu, diatur dalam undang-undang Pemilu,” jelas Moeldoko, saat melakukan kunjungan kerja di Malang Raya, Jumat (26/01/2024) tadi.

Kemudian, juga disampaikannya bahwa dalam menjalankan tugasnya, presiden harus berlandaskan pada hukum. Apalagi, Indonesia menjadi negara hukum dan negara demokrasi.

“Orientasi dan standardnya ya hukum. Jangan diukur standar perasaan, ya tidak ketemu. Rasanya tidak cocok dan seterusnya, jangan rasanya, kita ini negara hukum. Patokannya ya hukum,” ucapnya.

Baca juga :

Saat disinggung mengenai tindakan tersebut etis atau tidak, Moeldoko menyampaikan, bahwa di dalam Undang-Undang tidak mengatur tentang hal tersebut. Karena etis dan tidak, itu menurutnya sebuah persepsi.

“Jadi sekali lagi, kita negara hukum, bukan negara asumsi. Tidak boleh kita seperti itu,” tegasnya.

Lebih lanjut, terkait dengan kemungkinan cuti presiden untuk melakukan kampanye, Moeldoko mengatakan, jika masih belum ada arahan terkait hal itu. “Jangan buru-buru kita melihat ke sana,” ujarnya.

Apabila Presiden mengambil cuti, Moeldoko menyebut, bahwa Wakil Presiden yang akan mengambil alih. Namun, ditegaskan bahwa belum ada kepastian mengenai Presiden akan benar-benar berkampanye atau tidak.

“Saya tidak mengatakan, Presiden akan kampanye ya. Karena saya belum ada arahan untuk itu,” imbuhnya. (rsy/sit)