Mami Bos Prostitusi Bisnis Lendir Lumajang Dituntut 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Miliar

Memontum Lumajang – Terdakwa Nesi alias Mami Ambar (41), bos besar prostitusi Lokalisasi Dolog Lumajang dituntut pidana kurungan 10 tahun penjara dan denda Rp 120 juta, subsider 6 bulan penjara dan juga harus membayar restitusi pada korban Rp 1 miliar rupiah. Tuntutan tersebut, dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Ahmad Fahrudin, pada sidang yang digelar secara offline di ruang Pengadilan Negeri (PN) Lumajang, Selasa (07/06/2022) tadi.

Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang, Eko Riendra Wiranto, menyampaikan bahwa hal yang paling memberatkan dari tuntutan tersebut, karena terdakwa melakukan perdagangan orang yang melibatkan anak di bawah umur. “Bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana perdagangan orang dan telah mengakibatkan penderitaan kepada korban-korbannya yang kita tahu, bahwa diantara korban ini ada anak yang masih di bawah umur. Itu yang paling memberatkan,” terangnya.

Baca juga:

• Sukses Hantarkan Penghargaan Kabupaten Malang Berpredikat ODF, Dinkes Ganti Program Jambanisasi
• Hadiri Rembug Warga Bakalan, Paslon Abadi dari Nomor Urut 3 Kota Malang Dapat Dukungan Pemenangan
• Transformasi Layanan Kesehatan Primer, Dinkes Kabupaten Malang Kick Off ILP di Pendopo Agung
• Lima Daerah di Jatim Masuk Nominasi Award Peduli Ketahanan Pangan 2024
• Blusukan di Kelurahan Kampung Dalem, Ini yang Disampaikan Calon Wali Kota Bunda Fey

Disisi lain, kata Kajari, akan dipertimbangkan juga dari sisi yang bisa meringankan terdakwa. “Termasuk nanti, kita mempertimbangkan hal-hal yang meringankan. Seperti, mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan itu kita pertimbangkan. Sehingga, kita memutuskan untuk menuntut pidana yang sama-sama kita bacakan tadi,” ujarnya.

Kajari menyatakan, selain sanksi pidana, Mami Ambar juga dikenakan denda dan restitusi. “Jadi, yang unik di sini perdagangan orang ada restitusi yang telah diputuskan atas perhitungan dari LPSK yang sama- sama kita dengarkan tadi Rp 1 miliar lebill 30 jutaan untuk pengembalian pemulihan korban. Jadi itupun juga kalau tidak dibayar ada hukuman kurungan yang harus dijalani tiga bulan,” urainya. (adi/gie)