MCW Desak Parpol Segera Melakukan PAW

Memontum Kota Malang — Anggota Malang Corruption Watch ( MCW) menggelar unjuk rasa di halaman gedung DPRD Kota Malang. Mereka menuntut supaya parpol di Kota Malang segera memecat anggotanya diduga terlibat praktik suap saat pembahasan perubahan APBD Kota Malang tahun 2015.

Divisi Advokasi MCW Ardan menyatakan, unjuk rasa dari anggota MCW merupakan bentuk keprihatinan atas kondisi Pemkot Malang saat ini.

Walikotanya H Mohammad Anton ditahan KPK bersama 16 orang anggota DPRD Kota Malang dan seorang mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Permukiman.

“Ini menandakan kontrol Parpol kepada anggotanya yang duduk digedung dewan lemah. Sampai terjadi dugaan praktik suap untuk memperkaya diri sendiri. Maka dampaknya yang merasakan warga Kota Malang,” tegas Ardan.

Kordinator Badan Pekerja MCW Fahruddin menambahkan, untuk saat ini aktivitas digedung dewan lumpuh. Tidak ada unsur pimpinan dewan dan tidak bisa mengambil keputusan apa pun.

Menurut Fahrudin yang dilakukan KPK sudah benar. Bersih bersih Pemkot Malang dan gedung DPRD Kota Malang dari pelaku koruptor. Dalam waktu dekat ini mestinya anggota dewan harus membahasa laporan pertanggung jawaban (LPJ) Walikota Malang.

Dilanjutkan pembahasan perubahan APBD Kota Malang tahun 2018 dan pembahasan KUA/PPAA untuk dokumen penyusunan APBD Kota Malang tahun 2019.

“Pertama Parpol harus segera melakukan PAW untuk anggotanya yang terlibat dugaan praktik suap. Lalu melakukan audit internal supaya penggunaan anggaran diparpol jelas,” sebut Fahrudin.

Fahrudin menilai parpol di Kota Malang gagal dalam memberikan pendidikan politik bagi warga Kota Malang. Anggota dewan sebagai perwakilan masyarakat justru berhadapan dengan KPK.

Pjs Walikota Malang, Dr Ir Wahid Wahyudi menegaskan sudah berkirim surat kepada Kemendagri terkait kekosongan jabatan digedung DPRD Kota Malang.

“Besuk (hari ini, Red) saya akan bertolak ke Jakarta untuk menyampaikan masalah di Pemkot Malang kepada Kemendagri. Harapan saya ada perlakuan khusus untuk Pemkot Malang. Sebab kondisinya darurat,” tegasnya.

“Saat perekrutan Caleg biasanya parpol memilih orang kaya dan menyampingkan kadernya. Maka saat menduduki jabatan anggota dewan menjadi terkejut. Lalu berusaha mengembalikan modal politiknya,” ucap Fahrudin.

Pjs Walikota Malang Dr Ir Wahid Wahyudi menegaskan, pihaknya sudah berkirim surat ke Kemendagri terkait kondisi di Pemkot Malang dan gedung DPRD Kota Malang kini ditinggal unsur pimpinam dewan dan 12 orang anggotanya.

“Besuk (hari ini, Red) kita akan bertolak ke Jakarta bertemu dengan Kemendagri. Harapan kita ada perlakuan khusus untuk Pemkot Malang. Sebab kejadiannya tergolong luar biasa,” pungkasnya. ( man/nay )