Mengurai Peran BLK Dalam Revolusi Industri 4.0

Memontum Kota Malang – Menghadapi era revolusi industri 4.0, untuk memenangkan kompetisi dibutuhkan kompetensi yang dilengkapi dengan sertifikasi. Dalam pelaksanaannya, lembaga-lembaga sertifikasi saat ini tidak terkoneksi dengan Balai Latihan Kerja (BLK) yang tersebar di Indonesia. Kenyataan ini pun diungkap dalam Diskusi Terbatas bertajuk “Revitalisasi dan Revalidasi Balai Latihan Kerja” di Aula BAU, UMM, Jumat (22/2/2019).

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Republik Indonesia (RI) Prof. Dr. H.A. Malik Fadjar M.Si, menyebut Balai Latihan Kerja (BLK) memegang peranan penting. Namun pada kenyataannya, perlu revitalisasi dan revalidasi BLK.

Walikota Malang Sutiaji menyampaikan uneg-unegnya terkait BLK. (rhd)

“Contohnya, BLK Singosari itu besar, tapi kondisinya memprihatinkan. Memang harus di revitalisasi dan revalidasi. Sebelum presiden membangun 1.000 BLK Komunitas, harus diperbaiki dulu BLK yang ada. Karena era sekarang persaingan SDM itu sangat pesat,” ungkap Prof Dr H.A. Malik Fadjar MSc.

Mantan rektor UMM yang mendapatkan kado tumpeng dari UMM di usia ke-80 nya ini menyebutkan ada 3 kunci yang harus dimiliki untuk memenangkan kompetisi ini. Pertama, mempunyai sumber daya manusia yang banyak. Kedua, memiliki networking yang bagus. Ketiga, penguasaan atas teknologi.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Saiful Rahman, mengatakan penyumbang penggangguran terbanyak itu SMK dan SMA. Sementara jumlah SMK di Jawa Timur ada 2000 lebih, dan yang berstatus negeri hanya 198. Ditargetkan kelulusan 2020, komposisi SMK 70 persen dan SMA 30 persen.

“Saat ini kami menerapkan konsep milea dan dual track, untuk formal dan non formal. Selain itu, kami juga membekali lulusan dengan sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Profesi. Sayangnya, peran BLK dalam sertifikasi ini minim. Harapannya, BLK harus bisa bersinergi, dengan konektivitas ke sekolah-sekolah. Tidak berdiri sendiri seperti saat ini. Sehingga nantinya tidak saling menyalahkan,” tegas Saiful Rahman.

Sementara itu, Rektor UMM Dr. Fauzan M.Pd, mengatakan BLK seharusnya mampu mendidik masyarakat agar tidak tertinggal dengan segala bentuk kemajuan. Mengingat zaman berubah dengan cepat, semestinya BLK berpikir kekinian tidak lagi kolot.

“Selain BLK, P4TK BOE VEDC juga mati suri karena regulasi. Mereka beranggapan, jika salah akan kena KPK. Saran saya, harus ada sinergitas antara BLK dengan lembaga pendidikan yang mengutamakan output. Wantimpres bisa menyampaikan ini ke pihak terkait. UMM juga siap mendukung sinergisitas dengan BLK. Sebab UMM juga memiliki laboratorium yang sudah diakui, sehingga baik SDM maupun prasarananya siap. Sekaligus membantu sertifikasi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi,” terang Fauzan.

Pemotongan tumpeng ulang tahun ke-80 Prof. Dr. H.A. Malik Fadjar M.Si. (rhd)

Menanggapi beberapa masukan tersebut, Kepala UPT BLK Singosari, Hermanu Setijanto, S.Sos, MM, mengatakan akan berupaya melaporkan masukan tersebut ke Pemprov Jawa Timur sebagai induk BLK Singosari.

“Kami mengikuti aturan dari Pemprov Jatim. Sasaran pelatihan BLK itu pencari kerja dan meningkatkan produktivitas tenaker di pusat, dengan program standar sesuai Kemenaker yaitu pelatihan, sertifikat, dan penempatan. Saat ini, pencari kerja terbanyak dari SMA, disusul SMK, SMP, dan SD. Ada 12 kejuruan yang dilatih instruktur PNS dan dilengkapi sarana prasarana. Di BLK memang sering terjadi regulasi. Bahkan untuk update materinya kami minta dari swasta,” ungkap Hermanu.

Sedangkan, Walikota Malang Sutiaji mengatakan sertifikasi bukan hal yang mutlak dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Sebab ada banyak masyarakat Malang yang sukses tanpa harus tersertifikasi.

“Ada pengusaha Kota Malang yang memproduksi brand sepatu. Dengan modal 16 juta, dalam 6 bulan berpenghasilan 2 milyar. Itu bukan melalui lembaga sertifikasi dan BLK. Dan ini membuktikan bahwa akademik bukan utama, seperti IPA, Matematika, dan lainnya harus baik. Tapi pendidikan karakter yang ditanamkan sebagai pendidikan dasar sejak dini,” terang Sutiaji. (adn/yan)