Monev Center for Prevention, KPK Tekankan Pemkab Lumajang Transparan, Akuntabel dan Bebas Korupsi

Memontum Lumajang – Bupati Lumajang, Thoriqul Haq dan Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menghadiri kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Atas Capaian Monitoring Center For Prevention (MCP) oleh Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022 di Ruang Nararya Kirana Lantai III Kantor Bupati Lumajang, Kamis (24/11/2022) tadi. Turut hadir dalam acara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lumajang beserta asisten dan seluruh jajaran Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Dalam sambutannya, Cak Thoriq-sapaan Bupati Lumajang, menyampaikan bahwa Kabupaten Lumajang menginisiasi banyak inovasi yang itu bisa menjadi percepatan pelayanan. Di sisi yang lain, juga sebagai kontrol transparansi pemerintah dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya.

Lebih lanjut disampaikan, terkait pendapatan daerah, Kabupaten Lumajang juga mempunyai potensi pendapatan yang bisa dioptimalkan hingga menjadi daerah yang mandiri dalam pendapatan. Dengan begitu, diharapkan nantinya program-program yang langsung berkenaan dengan masyarakat, semakin bisa dioptimalkan.

Baca juga :

• Ketua DPRD Trenggalek Definitif Periode 2024-2029 Resmi Ditetapkan
• Pemkab Jember Hentikan Sementara Penyaluran Bansos, Hibah dan Honor Guru Ngaji
• Besok, 32 Ribu Peserta Bakal Ikuti Tes SKD CPNS di Kota Malang
• Pemkab Banyuwangi Raih Penghargaan Penyelenggaraan Air Minum Aman dari Menteri PUPR
• Lihat Konser Pembuka Jombang Fest 2024, Seorang Perempuan Terkena Ledakan Petasan

“Soal pendapatan, Kabupaten Lumajang mempunyai potensi. Pengelolaan pajak daerah bisa kita optimalkan dengan sesungguhnya, hingga program-program yang langsung berkenaan dengan masyarakat bisa dioptimalkan,” ujar Cak Thoriq.

Dalam kesempatan itu, dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada tim monitoring evaluasi Koordinator Wilayah Direktorat III Korsup KPK RI, yang terus memberikan perhatian dan dorongan kepada Pemda Kabupaten Lumajang.

Sementara itu, Koordinator Wilayah Direktorat III Korsup KPK RI, Ahmad Mubarok, menjelaskan bahwa MCP merupakan sistem yang menjadi tolak ukur bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pemerintahan. “Kalau saya lihat, Kabupaten Lumajang ini sudah bagus dan mempunyai komitmen sangat baik. Intinya, monitoring ini bagaimana agar pemerintahan itu transparan, akuntabel dan bebas korupsi,” jelasnya.

Dirinya juga berpesan, agar saling bekerja sama melengkapi data untuk dimasukan dalam MCP. Hal tersebut, sangat diperlukan untuk melihat capaian kinerja dan perubahan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. (kom/adi/sit)