Monev Center for Prevention, KPK Tekankan Pemkab Lumajang Transparan, Akuntabel dan Bebas Korupsi

Memontum Lumajang – Bupati Lumajang, Thoriqul Haq dan Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menghadiri kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Atas Capaian Monitoring Center For Prevention (MCP) oleh Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022 di Ruang Nararya Kirana Lantai III Kantor Bupati Lumajang, Kamis (24/11/2022) tadi. Turut hadir dalam acara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lumajang beserta asisten dan seluruh jajaran Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Dalam sambutannya, Cak Thoriq-sapaan Bupati Lumajang, menyampaikan bahwa Kabupaten Lumajang menginisiasi banyak inovasi yang itu bisa menjadi percepatan pelayanan. Di sisi yang lain, juga sebagai kontrol transparansi pemerintah dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya.

Lebih lanjut disampaikan, terkait pendapatan daerah, Kabupaten Lumajang juga mempunyai potensi pendapatan yang bisa dioptimalkan hingga menjadi daerah yang mandiri dalam pendapatan. Dengan begitu, diharapkan nantinya program-program yang langsung berkenaan dengan masyarakat, semakin bisa dioptimalkan.

Baca juga :

• Wabup Syah dan Dandim 0806 Serahkan Bantuan Alsintan untuk Kelompok Tani di Trenggalek
• Buka Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional, Wabup Syah Berharap Jaring Generasi Hebat untuk Trenggalek
• Gelaran Cipta Rasa Diharapkan Turut Dongkrak Perekonomian Kota Malang
• Meriahkan HUT Ke-110, Pemkot Malang Gandeng 35 Resto, Hotel dan Catering Lomba Cipta Rasa
• Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang Sempurnakan Regulasi Aturan PPDB

“Soal pendapatan, Kabupaten Lumajang mempunyai potensi. Pengelolaan pajak daerah bisa kita optimalkan dengan sesungguhnya, hingga program-program yang langsung berkenaan dengan masyarakat bisa dioptimalkan,” ujar Cak Thoriq.

Dalam kesempatan itu, dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada tim monitoring evaluasi Koordinator Wilayah Direktorat III Korsup KPK RI, yang terus memberikan perhatian dan dorongan kepada Pemda Kabupaten Lumajang.

Sementara itu, Koordinator Wilayah Direktorat III Korsup KPK RI, Ahmad Mubarok, menjelaskan bahwa MCP merupakan sistem yang menjadi tolak ukur bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pemerintahan. “Kalau saya lihat, Kabupaten Lumajang ini sudah bagus dan mempunyai komitmen sangat baik. Intinya, monitoring ini bagaimana agar pemerintahan itu transparan, akuntabel dan bebas korupsi,” jelasnya.

Dirinya juga berpesan, agar saling bekerja sama melengkapi data untuk dimasukan dalam MCP. Hal tersebut, sangat diperlukan untuk melihat capaian kinerja dan perubahan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. (kom/adi/sit)