Paripurna Raperda Pertanggungjawaban APBD 2021, DPRD Pamekasan Soroti Program Wira Usaha Baru

Memontum Pamekasan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan menggelar sidang paripurna terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021, Kamis (14/07/2022) siang. Dalam sidang paripurna tersebut, ada dua hal yang menjadi pokok pembahasan.

Pertama, penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi. Kedua, permintaan persetujuan anggota mengenai hasil pembahasan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021.

Perwakilan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Abd Rasyid Fansori, menyampaikan sejumlah saran dan masukan terkait program prioritas pemerintah Kabupaten Pamekasan, yang dianggap kurang maksimal dalam pelaksanakannya. Salah satunya, Program Wira Usaha Baru (WUB) Yang merupakan program prioritas pemerintah untuk menciptakan sepuluh ribu WUB.

Dalam pelaksanaan program tersebut, terangnya, dinilai masih kurang maksimal dan terkesan apatis tanpa adanya sentuhan anggaran. Sehingga, pelaku WUB kehilangan arah dalam menjalankan programnya.

“Kami dari Fraksi PPP berharap, pada pembahasan APBD 2023 dapat dibahas dan disupport anggarannya guna menuntaskan program prioritas bupati. Sehingga, hal ini bisa tercapai sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat,” ucap Abd Rasyid.

Baca juga :

• Hujan Deras Disertai Angin Kencang Sebabkan Pohon Tumbang di Dua Lokasi Kota Malang
• Kelanjutan Proyek WTP, Sekda Kota Malang Tegaskan Tunggu Persetujuan Lingkungan
• DPC PKB Trenggalek Kuatkan Konsolidasi Pemenangan Pilgub dan Pilbup 2024
• Pendapatan Pajak Kota Malang Triwulan III Lampaui Target, PBJT Mamin dan BPHTB di Angka Lebih 60 Persen
• Masa Kampanye Pilkada 2024 Bakal Jadi Perhatian Operasi Zebra Semeru

Tidak hanya itu, Abd Rasyid juga menyampaikan mengenai beberapa program prioritas pemerintah Kabupaten Pamekasan, yang dianggap kurang maksimal. Misalnya, kawasan desa atau desa tematik serta pembangunan terminal kargo.

Wakil Bupati Pamekasan, Raden Bagus Fattah Jasin, seusai paripurna mengatakan bahwa catatan dari semua fraksi-fraksi akan menjadi pegangan Pemkab Pamekasan di Tahun 2023 mendatang. Seperti salah satunya, masuk dari Fraksi PPP.

“Seperti catatan PPP terkait WUB, kita akan urai dan kita akan lihat di RKP, dalam setiap tahunnya. Kita akan lihat di dokumen RKP, seperti target bupati 10 ribu WUB dan sampai tahun ini berapa. Dan sisanya, kita akan tuntaskan. Sehingga, ini bisa selesai di akhir periode Bapak Bupati,” kata Wabup Pamekasan.

Ketua DPRD Pamekasan, Halili, pada kesempatan sama menyampaikan bahwa DPRD sudah menyetujui pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2021. Meskipun, ada beberapa catatan dari beberapa fraksi dan akan ditindak lanjuti.

“Sudah disampaikan semua dan DPRD sudah menyetujui pelaksanaan APBD 2021. Dengan beberapa catatan dari fraksi-fraksi, baik yang dibacakan atau yang tidak dibacakan, maka tinggal nanti bagaimana tindak lanjut dari pemerintah daerah terkait rekomendasi tersebut,” paparnya. (azm/srd/sit/adv)