Pasca Bentrok di Dinoyo, Mahasiswa Papua dan Warga Dinoyo Dimediasi

Hal senada juga dijelaskan oleh Ali Mansur, pemilik kontrakan tersebut. bahwa rumahnkontrakan sudah hanis masa sewanya.”Beberapa bulan lalu teman-teman.dari RT RE datang ke rumah. melaporkan keresahan warga sekitar terhadap anak-anak yang ngontrak. Saya menunggu batas waktu yakni 20 Juni 2018, kontrakan tidak saya perpanjang lagi. Saya sudahningatkan 3 atau 2 hari lalu, namun mereka tetap tidak mau pergi,” ujar Mansur.

Sementara itu Johanes, perwakilan dari mahasiswa Papua menjelaskan bahwa diskusi dan pemutaran film dalam memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan West Papua ke-47 tanggal 1 Juli 1971-1 Juli 2018. ” Kami inhin melihat sejarah kami. Itu adalah pengetahuan akademisi.,” ujar Johanes.

Johanes sendiri sempat menuduh ada untervensi militer saat bentrokan tersebut. Tentunya tuduhan itu ditolak oleh Dandim 0833 Letkol Inf Nurul Yakin. “Disini ada yang perlu diluruskan. Tadi apa yang disampaikan kurang pas. Tidak ada keterlibatan kami disana. Kami jelaskan pula bahwa dalam.manyampaikan aspirasi ada aturannya. Ada UU No 9 Tahun 1998. Hal yang paling penting menjaga keamanan dan ketertiban umum. Menjaga peraatuan dan kesatuan bangsa. harus mematuhi kearifan lokal,” ujar Letkol Inf Nurul Yakin.

Kapolres Malang Kota AKBP Asfuri kembali menyampaikan bahwa tidak ada intervensi dari.pihak TNI-polri. Pihaknya datang untuk menangkan dan pengamanan karena tidak ingin ada konflik. ” Negara demokrasi adalah benar. Namun penyampaian aspirasi diatur oleh UU. Disana ada hak dan kewajiban. Hakk warga negara yang ingin menyampaikan.aspirasi sidah diatur. Kewajiban juga harus dipenuhi . Kewajibannya harus dipenuhi. Seperti demonstrasi harus menghormati kebebasan hak orang lain. Mematuhi perundang undangan. Menghormati ketertiban umum menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jika menganggu persatuan dan kesatuan bangsa, itu dilarang,” ujar AKBP Asfuri.

Samsul Arifin, ketua LPMK Dinoyo menjelaskan bahwa periatiwa pada Minggu malam murni karena warga tidak ingin ada disintregasi. “Tidak ada intervensi dari militer atau polisi. Kalau kemarin ada Bhabinkamtibmas dan Babinsa mendampingi setiap mediasi. Kami berharap teman-teman Papua memahami hal.itu hahwa NKRI harga mati,” ujar Samsul.

Diakhir acara PLT Walikota Malang Drs Sutiaji menjelaskan bahwa Mahasiswa Papua harus mematuhi kearifan lokal. ” Dimanapun berada harus mengikuti aturan. Mungkin ada peraturan tidak diatur diperturan daerah. Contoh ada aturan setiap tamu 1×24 jam harus lapor. Kalau tidak lapor bisa diusir. Peratturan itu hatus di ikuti. Kalaunkita tinggal di Kota Malang harus.mengikuti peraturan di Kota Malang. Selalu menjaga ketertiban dan keamanan di Kota Malang,” Ujar Sutiaji. (gie/yan)

Laman: 1 2