Peduli Disabilitas, Pemkab Banyuwangi Fasilitasi Sambungan Rumah Air Gratis

Memontum Banyuwangi – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus berkomitmen menerapkan pendekatan inklusif untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat penyandang disabilitas. Termasuk, terkait penyediaan akses layanan air minum bagi disabilitas.

“Kami terus mendorong pembangunan inklusif termasuk akses layanan air bersih dan sanitasi, agar bisa dirasakan manfaatnya termasuk mengakomodir kebutuhan disabilitas,” kata Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, saat menghadiri peringatan Hari Disabilitas Internasional, di Balai Desa Benelan Lor, Kecamatan Kabat, Selasa (17/12/2024) tadi.

Salah satu yang dilakukan Pemkab, yaitu dengan menggandeng Perusahaan Daerah Air Minum (Pudam) Banyuwangi, dengan difasilitasi pemasangan sambungan rumah (SR) gratis bagi penyandang disabilitas. Tak hanya itu, Pudam Banyuwangi juga memberikan keringanan tarif berlangganan kepada keluarga disabilitas kurang mampu. “Semoga dengan program ini bisa memudahkan teman-teman disabilitas mendapatkan layanan air minum yang lebih berkualitas,” tambah Bupati Ipuk.

Direktur Utama Pudam Banyuwangi, Abdurahman, menjelaskan pemberian keringanan untuk pelanggan penyandang disabilitas akan digolongkan pada tarif Golongan Rumah Tangga 1 (R1). Sedangkan penentuan pemasangan SR gratis ditetapkan oleh tim survey.

“Syaratnya daya listrik maksimal 1.300 watt, hanya untuk rumah tempat tinggal, bangunan rumah tidak permanen atau semi permanen atau rumah permanen dengan kualitas bangunan biasa,” jelas Abdurahman.

Baca juga :

Program lain terkait untuk peningkatan akses layanan air bersih adalah melalui kemitraan Indonesia Australia untuk infrastruktur (Kiat) dalam program hibah kesetaraan gender dan inklusi sosial (Gesit).

Dalam program tersebut, para perempuan dan penyandang disabilitas dilatih berbagai keterampilan pengelolaan air bersih, seperti pelatihan kualitas dan baku mutu air, mitigasi penyelamatan mata air dan banyak lainnya.

Sementara itu, Ketua Tim Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Umar Asmoro, menjelaskan hampir satu tahun berjalan, Program Gesit telah memberikan berbagai pelatihan bagi ratusan perempuan dan penyandang disabilitas agar mereka bisa terlibat aktif dalam pemenuhan dan pengelolaan air bersih.

“Kami juga mendorong lahirnya kebijakan atau payung hukum keterlibatan perempuan dan penyandang disabilitas dalam pengelolaan air bersih tersebut di level pemerintah. Ke depan, program ini akan dilanjutkan dengan program pelatihan sertifikasi sehingga para peserta bisa diterima bekerja di sektor formal,” ujarnya.

Advokasi pengelolaan air salah satunya dilakukan di Desa Benelan Lor, Kecamatan Kabat. Di desa ini pengelolaan air masuk sebagai unit baru yang dikelola oleh BUMDes. “Air adalah aset desa, maka pengelolaan harus dilakukan oleh desa sehingga manfaatkan bisa dirasakan kembali oleh masyarakat desa,” imbuhnya.

Acara tersebut dihadiri sejumlah peserta dari berbagai organisasi penyandang disabilitas di Banyuwangi. Mulai PPDI, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin), serta Aura Lentera. (kom/bwi/gie)