Pemilu 2019 Penentu Nasib Parpol, Antara Melambung dan Tergulung

Memontum Surabaya—-Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang bakal menjadi penentu nasib Partai Politik (Parpol) yang masuk daftar kontestan. Seiring bergulirnya waktu, jadwal coblosan hajatan demokrasi lima tahunan itu semakin dekat. Singkatnya, waktu efektif kurang sekitar empat bulan. Pemungutan suara pada 17 April 2019 mendatang bakal menjadi kunci penentu nasib parpol. Apakah mampu lolos dari ambang batas (parliamentary threshold/PT) 4% atau tidak. Parpol melambung atau sebaliknya, tergulung.

Parpol yang perolehan suaranya kurang dari 4% secara otomatis terdegradasi dan tidak bisa mengikuti Pemilu berikutnya. Penentuan PT untuk Pemilu 2019 membuat tidak ada lagi istilah partai parlemen dan non parlemen (gurem, red) atau parpol papan atas, papan tengah maupun papan bawah seperti halnya tim sepak bola.

Tak bisa dipungkiri, batasan minimal PT tersebut bukan saja menjadi tantangan bagi Parpol namun juga calon anggota legislatif (Caleg).

Pengamat Politik Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Mochtar W Oetomo mengatakan, semangat dibentuknya Undang-Undang Pemilu untuk menyederhanakan partai. “Agar tidak terlalu banyak, tidak terlalu besar. Bukan saja terkait biaya yang harus dikeluarkan tapi juga polarisasi yang tajam di tengah masyarakat,” kata Mochtar, Rabu (28/11).

Menilik hasil survei lintas lembaga yang mayoritas menyebut cuma akan ada lima Parpol yang lolos, Mochtar mengingatkan bahwa hasil survei Caleg dan Parpol berbeda. Menurutnya, untuk parpol ada dua suara penyumbang, yakni suara caleg dan suara bendera (Parpol).

“Biasanya yang menyebut partai A dapat sekian, partai B dapat sekian itu adalah representasi suara bendera. Mangkanya agak susah memprediksi apakah misal nantinya PPP, PAN itu tidak lolos. Itu akan tergantung pada kinerja caleg. Kalau caleg optimal maka artinya dia bisa menambah suara partai,” papar pria asal Jawa Tengah ini.

Mochtar menekankan Parpol yang disebut hasil survei tak akan lolos PT untuk tidak pesimis. Menurutnya, PKS, PAN, PPP, Nasdem, dan bahkan mungkin Perindo, dinilainya masih bisa berpotensi apabila mengoptimalkan kinerja Calegnya.

Bagaimana dengan keberadaan Parpol yang gagal lolos? Soal ini pria berkacamata minus ini menyebut ada tiga opsi yang selama ini menjadi pilihan.

Satu, membubarkan diri. Artinya secara organisasi tidak bergabung dengan Parpol lain dan membebaskan kadernya untuk bergabung dengan partai lain. Dua, difusi atau bergabung dengan partai lain. Seperti dulu Partai Matahari kembali ke PAN. Tiga, tetap berproses untuk Pemilu yang akan datang. Seperti PBB itu kan berproses terus walau tidak lolos tapi tetap berproses memperkuat diri untuk maju lagi pada Pemilu berikut. Itu soal pilihan.

“Pada akhirnya semangat untuk menyederhanakan Parpol akan menjadi sia-sia manakala ruang pendaftaran bagi partai baru di Pemilu selanjutnya itu terlalu longgar. Sejauh ini syarat (pendirian Parpol) hanya syarat administratif untuk mendirikan partai dan bisa ikut Pemilu,”
tegasnya.

Syarat keberadaan kepengurusan disekian provinsi, sekian kabupaten/kota, menurut Mochtar, sebatas menjadi syarat administratif pendirian Parpol. Itu mudah ditempuh.

“Seharusnya ada syarat subtansial, misal sebelum lima tahun dinyatakan sebagai kontestan Pemilu itu apa saja tugas-tugas Parpol yang sudah dijalankan. Karena itu, tugas Parpol itu kan banyak. Ada edukasi politik, rekruitmen politik, mobilisasi politik dan sebagainya. Singkatnya, fungsi-fungsi itu sudah dijalankan Parpol apa belum. Kalau syarat subtansial itu belum dijalankan, saya rasa akan terjadi penyederhanaan partai ,” rincinya.

Sisa efektif empat bulan sebelum Pemilu 2019, masih kata Mochtar, bisa menjadi kesempatan lebar bagi Parpol untuk berupaya lolos PT. Caleg bisa menjadi bagian kunci untuk lolos.

“Hasil survei lembaga kami, mayoritas pada November 2018 ini Caleg belum banyak yang turun. Baru 20% Caleg yang turun ke masyarakat,” sebut Mochtar yang juga Direktur Surabaya Survei Center (SSC).

Untuk konteks kampanye, waktu efektif empat bulan cukup panjang. Waktu yang sangat melelahkan bagi kandidat. Waktu yang menguras energi bagi kandidat. Untuk itu Mochtar berpesan tidak perlu optimis.

Turun dan bertemu langsung dengan masyarakat bisa menjadi strategi politik ampuh. Kalau masyarakat belum didatangi, mereka tidak mantab menentukan pilihan.

“Peran media dan media sosial tidak boleh diabaikan pada era sekarang, dimana warga bisa mengakses medsos di mana saja dan kapan saja. Pola kampanye di medsos dan media harus diubah. Yang selama ini berisi gambar-gambar caleg setengah badan dan jargon kedaluwarsa, maka perlu diperlukan pendekatan yang lebih atraktif dengan pemilih, dengan netizen yang dilanjut kopi darat menjadi menarik untuk dilakukan,” sarannya.

Sementara itu, Pakar Politik Universitas Airlangga (UNAIR) Prof. Kacung Marijan mengatakan, sisa efektif empat bulan wajib dimanfaatkan Parpol yang selama ini disebut-sebut tidak akan lolos PT oleh lintas lembaga survei.

“Prediksi saya akan ada lima atau tujuh lah partai yang akan lolos. Parliametery Threshold kita sekarang kan 4%, maka akan banyak partai yang tidak lolos,” sebutnya.

Menurutnya, hampir semua Parpol baru tidak akan lolos. Termasuk Perindo yang digawangi Hary Tanoesoedibjo yang juga bos grup media, Media Nusantara Citra (MNC).

“Juga ada beberapa partai lama yang kemungkinan tidak lolos. Karena untuk mencapai PT 4% cukup tinggi. Jadi, menurut saya akan banyak partai tak lolos,” sebutnya.

Kendati demikian Kacung menyebut survei yang ada sebatas indikasi awal. “Bisa jadi akan berubah. Jadi masih empat bulan lagi, jadi bisa saja partai yang mendekati lolos maka akan lolos. Sekarang masih banyak partai yang masih jauh dari lolos. Jangan bicara partai baru dulu, partai yang lama bisa saja mendekati lolos. Seperti Hanura, PPP, Nadem, PKS, PAN, yang terancam. Tetapi saya kira masih terlalu dini untuk sebutkan tak lolos. Tetapi hampir pasti ada diantara itu yang tak lolos,” pungkas Kacung. (ano/yan)