Pemkot Malang Gerak Cepat Tangani 5.655 Anak Tidak Sekolah dan Buat Komitmen Lintas Sektor

Memontum Kota Malang – Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, menggelar sosialisasi Penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS) dan penandatanganan komitmen lintas sektor untuk Ajak Kembali Anak Sekolah (AKAS), Rabu (02/10/2024) tadi.

Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, menyampaikan bahwa dari data pendidikan, ada sekitar 5.655 anak yang tidak sekolah. Jumlah tersebut terdiri dari 1.875 anak yang Drop Out (DO), 1.271 anak yang tidak lulus dan tidak lanjut sekolah, serta 2.509 anak yang belum pernah sekolah.

“Ini menjadi perhatian serius dan data ini baru kami terima dari pusat. Kami segera merespon dengan melakukan langkah-langkah intervensi,” kata Pj Wali Kota Iwan.

Untuk langkah-langkah intervensi itu, ujarnya, telah dilakukan sosialisasi dan membentuk Satuan Tugas (Satgas) penanganan anak tidak sekolah. Selain itu, juga akan menggandeng Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM) untuk memberikan ruang belajar gratis pada anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikannya.

“Kami telah berkoordinasi dengan PKBM yang siap menampung anak-anak putus sekolah. Kami juga akan melakukan identifikasi lebih lanjut mengenai penyebab mereka tidak bersekolah, agar bisa disalurkan sesuai minat mereka,” tambahnya.

Baca juga :

Pj Wali Kota Iwan berharap, agar nantinya PATS dapat terus menunjukkan progres signifikan hingga Desember 2024. Tentu dengan fokus pada kolaborasi lintas sektor, termasuk peran PKBM, Kementerian Agama, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat. Dalam hal ini, dirinya juga menekankan pentingnya koordinasi dan pembaruan data untuk memastikan intervensi yang tepat.

“Di tengah prestasi Kota Malang, tentu ada permasalahan yang harus kita tangani. Kami berkomitmen untuk melakukan penanganan dengan cepat dan tepat agar anak-anak Kota Malang dapat kembali bersekolah,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Suwarjana, menyampaikan bahwa data tersebut memang baru diketahui saat ini dari Kementerian Pendidikan. Sehingga, baru bisa dilakukan untuk tindaklanjutnya.

“Mereka melihat dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) kemudian dipetakan dengan data di Dispendukcapil dengan melihat usia. Kami juga kaget dikala mendapatkan data itu dari Kementerian Pendidikan. Hari ini kami kumpulkan semua agar kecamatan, kelurahan serta stakeholder ikut untuk mendata. Itu sudah jelas by address dan by name sudah ada, akan tetapi dari usia macam-macam,” jelas Suwarjana.

Lebih lanjut, untuk jumlah data anak tidak sekolah tersebut menurut Suwarjana merata tersebar di lima kecamatan yang ada di Kota Malang. Dengan rentang usia sekolah dan ada pula yang melebihi dari usia sekolah.

“Sehingga nanti kita akan menggandeng PKBM. Mudah-mudahan data itu benar. Terlebih di Kota Malang ada 19 PKBM yang insyaallah mampu menampung keseluruhan,” imbuh Suwarjana. (pro/rsy/sit)