Pemkot Malang Pastikan Sekolah Rakyat Beroperasi Juli 2025

Memontum Kota Malang – Sekolah Rakyat (SR) di Kota Malang dipastikan siap beroperasi pada Juli 2025 mendatang. Apalagi, saat ini seluruh sarana dan prasarana, mulai dari gedung, guru serta calon siswa juga sudah disiapkan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Suwarjana, menyampaikan bahwa kesiapan tersebut saat ini sudah pada tahap akhir. “Insyaallah kami sudah siap. Gedung sudah dibangun dan direhab, guru serta tenaga pengajar kurang lebih ada 50 orang yang kami siapkan,” kata Suwarjana, Rabu (11/06/2025) tadi.

Untuk guru yang disiapkan, tambahnya, tentunya telah melalui pengajuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang kepada pemerintah pusat. Dan hal itu, akan diutamakan dari lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG).

“Kami mengajukan ada perekrutan. Kami utamakan yang PPG, yang belum diangkat untuk guru di Sekolah Rakyat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang, Donny Sandito, menyampaikan bahwa lebih dari 240 orang sempat mendaftar. Namun, setelah dilakukan profiling dan asesmen, jumlah peserta yang lolos administrasi menyusut menjadi 104 siswa jenjang SMP dan 77 siswa jenjang SMA.

Baca juga :

“Awalnya direncanakan empat Rombongan Belajar (Rombel) dengan rincian satu SD, satu SMP dan dua SMA. Tapi karena peminat terbanyak di SMP, akhirnya keempat Rombel tersebut difokuskan untuk jenjang SMP, masing-masing berisi 25 siswa,” jelas Donny.

Untuk pendaftar SMA dari Kota Malang, mereka dialihkan ke kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan ditempatkan di sekolah di Jalan Kawi, yang membuka tiga rombel khusus untuk program ini. Dengan demikian, total ada tujuh rombel bagi siswa miskin ekstrem, empat rombel SMP di bawah Pemkot Malang dan tiga rombel SMA di bawah provinsi.

“Untuk rombel jenjang SMP akan menjadi kewenangan Pemkot Malang dan seluruh siswa akan ditempatkan di asrama yang berlokasi di gedung Poltekom Kota Malang,” ucapnya.

Lebih lanjut Donny juga menyampaikan, peserta program SR seluruhnya berasal dari desil 1 dan 2, kategori masyarakat miskin ekstrem dan miskin. Oleh karena itu, mereka juga otomatis masuk dalam penerima Program Keluarga Harapan (PKH), yang kini diubah fokusnya dari bantuan sosial murni menjadi pemberdayaan keluarga.

“Pak Menteri Sosial menegaskan, ke depan kita mengurangi bantuan tunai langsung, lebih menitikberatkan pada pemberdayaan. Anak-anak akan bersekolah, sedangkan orang tua dibekali pelatihan ekonomi dan pendampingan sosial,” imbuh Donny. (rsy/sit)