Perjelas Batas Kelurahan dan Desa, Pemkab Lamongan Gandeng ITN Malang

Memontum Lamongan – Batas kelurahan atau desa merupakan suatu hal yang sangat penting dan sangat perlu, untuk diperjelas guna terciptanya tertib administrasi pemerintahan. Untuk mewujudkan tertib administrasi dan tersedianya peta batas wilayah kelurahan di Kabupaten Lamongan, Senin (13/06/2022) tadi, Pemkab Lamongan yang dalam hal ini Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang. Perjanjian ini, dalam rangka penyusunan peta batas wilayah kelurahan di Kabupaten Lamongan.

Diungkapkan Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, momen penandatanganan perjanjian kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi ini merupakan momen yang penting. Sebagaimana, tema Hari Jadi Lamongan ke-453 tahun, yakni kolaborasi mewujudkan pembangunan inklusif.

Dirinya mengatakan, bahwa kolaborasi merupakan kunci keberhasilan bagi terwujudnya kejayaan Lamongan yang berkeadilan. “Kolaborasi dengan perguruan tinggi ini tentu banyak hal yang bisa kita lakukan. Banyak hal yang bisa kita kerjakan, lebih-lebih hal teknis yang benar-benar bersifat teknis dan mengharuskan pihak perguruan tinggi untuk ikut turun tangan. Maka, Pemkab Lamongan tidak bisa sendirian dalam mewujudkan hal-hal tersebut,” tegas Bupati Yuhronur.

Baca juga :

• Pj Wali Kota Malang Tekankan Kewaspadaan Dini Jaga Kondusifitas Pilkada 2024
• Peduli Wilayah Kekeringan, Bunda Indah Distribusikan Tangki Air Bersih untuk Masyarakat
• Ketua DPRD Trenggalek Definitif Periode 2024-2029 Resmi Ditetapkan
• Pemkab Jember Hentikan Sementara Penyaluran Bansos, Hibah dan Honor Guru Ngaji
• Besok, 32 Ribu Peserta Bakal Ikuti Tes SKD CPNS di Kota Malang

Ditambahkannya, hal-hal terkait aset pemerintahan seperti batas wilayah, merupakan suatu hal yang krusial. Seperti kita ketahui, bahwa ketidakjelasan batas kelurahan atau desa, ini selain dapat mempengaruhi tertib administrasi juga berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan, kepastian hukum, penanganan permasalahan, serta penyebaran informasi.

“Kolaborasi terkait hal teknis, ini sudah ditindaklanjuti dengan kerja sama dalam rangka batas kelurahan, yang ini memang satu hal yang sangat penting, karena persoalan aset ini merupakan persoalan krusial. Sehingga, kita harus bergandeng tangan dengan pihak kampus,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, juga dilaksanakan penandatanganan kerja sama antara Pemkab Lamongan dengan ITN Malang, terkait pengembangan pendidikan dan teknologi melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Lamongan. Selain itu, juga menandatangani kesepakatan bersama dengan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (ITB AD) Lamongan tentang pembangunan daerah dan implementasi tridharma perguruan tinggi di Kabupaten Lamongan. (zen/sit)