Pimpin Sosialisasi Program dan Kegiatan Pembangunan 2023 Situbondo, Bupati Karna Sampaikan Anggaran dan Skala Prioritas

Memontum Situbondo – Bupati Situbondo, H Karna Suswandi, bersama Wakil Bupati, Nyai Hj Khoirani, menghadiri ‘Sosialisasi Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Tahun Anggaran 2023’ di Kantor Kecamatan/Kabupaten Situbondo, Senin (13/02/2023) tadi. Turut hadir dalam pelaksanaan itu, seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat dan kepala desa hingga lurah.

Mengawali sambutannya, Bupati Situbondo menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan berbagai program dan kegiatan pembangunan di tahun 2022. Sehingga, setiap pelaksanaan bisa berjalan lancar.

“Tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, maka program pemerintah hanya akan berjalan di tempat. Untuk itu, di 2023 ini, saya bersama wakil, Nyai Khoirani kembali mohon dukungannya agar berbagai program dan kegiatan pembangunan bisa sukses dalam pengerjaan,” kata Bung Karna-sapaan Bupati Situbondo.

Tahun 2023 ini, tambah bupati, dukungan berbagai pihak hingga pemerintah desa, sangatlah diperlukan. Apalagi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan, dari Rp 220 miliar, saat ini akan naik menjadi Rp 281 miliar.

Baca juga :

• Pemasaran Pisang Mas Kirana Lumajang Miliki ‘Dekengan Pusat’ untuk Tembus Pasar Global
• Pj Wali Kota Malang Minta Peserta Pilkada Taati Peraturan Pemasangan APK
• Paripurna DPRD, Pjs Bupati Trenggalek Serahkan Nota Keuangan Raperda APBD 2025
• Dukung Kegiatan Ponpes, Pemkot dan Kemenag Dampingi Pertumbuhan Ponpes
• Gelar Sarasehan Sambut Hari Santri, Pemkot Malang Tekankan Peran Santri di Era Digital

“Saat ini, Dana Alokasi Umum (DAU) penggunaannya sudah di atur pusat dan sudah tercantum peruntukannya. Seperti gaji pegawai, bidang kesehatan, bidang pendidikan, honor PPPK dan lain-lain. Setelah terpenuhi semua indikator yang ada, maka sisanya baru bisa dikelola kabupaten,” terangnya.

Dengan perubahan aturan tersebut, ujar Bung Karna, tentunya berdampak pada kegiatan pemerintah daerah. “Fleksibiltas anggaran dalam rangka membantu masyarakat, semakin lama makin kecil. Ini, tidak seimbang dengan ekspektasi masyarakat yang makin meningkat,” imbuhnya.

Karenanya untuk memenuhi harapan masyarakat, lanjutnya, pemerintah daerah mengambil upaya untuk menumbuhkan kemandirian fiskal. Agar kemandirian fiskal bisa ditingkatkan, maka PAD Situbondo, juga harus di tingkatkan. Selain itu, tentunya harus didukung juga oleh berbagai pihak. Seperti pendisiplinan pembayaran PBB, baik di desa hingga kelurahan.

Dalam paparannya, Bung Karna menjelaskan, anggaran yang akan digelontorkan untuk program dan kegiatan pembangunan tahun 2023 berkisar Rp 1,9 triliun. Dari anggaran tersebut, termasuk juga program prioritas, seperti anggaran guru ngaji, guru PAUD dan juga anggaran untuk beberapa pondok pesantren sebesar Rp 8,6 miliar.

Di akhir paparannya, Bung Karna berharap, pada seluruh pihak agar turut mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan 2023. (her/gie)