PPP Jatim Bimtek Anggota, Hadirkan Ketua Satgas Bidang Politik KPK sebagai Narasumber

Memontum Batu — Demi menajamkan prioritas pengelolaan pelayanan publik serta mencegah tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) se-Jatim kemarin malam, Kamis (29/3/2018) di Hotel Orchid. Menurut Guntur Kusmiyanto Ketua Satgas Bidang Politik Deputi Pencegahan KPK, dirinya menghadiri bimtek untuk mengisi materi tentang pencegahan praktek korupsi di tubuh PPP Jatim.

Banyak pemaparan yang disampaikan oleh Guntur meliputi, tata kelola pemerintahan dengan melakukan program-program pencegahan khususnya koordinasi dan supervisi di 34 provinsi.

“Kami datang diundang sebagai narasumber terkait upaya -upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di sektor politik,” ungkap Guntur kepada Memontum.com (Grup Harian Pagi Memo X).

Tambah Guntur, banyak upaya baik yang dilakukan KPK seperti pemberian pemaparan di beberapa partai atau instansi pemerintah yang lain. Baik dari segi tata kelola pemerintahan serta memberi masukan dengan melakukan program-program pencegahan khususnya koordinasi dan supervisi di 34 provinsi.

“Tata kelola yang baik harus diawali dengan perencanaan anggaran yang baik hingga mencapai tahap pertanggung jawaban APBD. Ada dua cara yaitu manual sampai yang berbasis elektronik. Semua harus dijalankan sesuai koridor yang sudah ditetapkan,” ungkapnya.

Jika hal itu bisa dilaksanakan dengan baik dan matang, kedepan dipastikan pengelolaan dan pertanggung jawaban bisa terbuka, transparan dan akuntabel.

“Anggota dewan khususnya PPP wajib menajamkan prioritas kepada pengelolaan pelayanan publik. Karena mau tidak mau, sadar atau tidak sadar, upaya-upaya perbaikan pelayanan publik itu yang mencerminkan indeks persepsi korupsi, dimata masyarakat dan penegak hukum,” pungkasnya.

Acara Bimtek Pendalaman Tugas Tahun 2018 diikuti oleh 124 anggota DPRD PPP baik provinsi, kota/kabupaten se-Jatim untuk meningkatkan kapasitas anggota DPRD Partai PPP guna menunjang tata pemerintahan yang lebih baik.(lih/nay)