Rencana Strategis APBD 2019, Fokus Ketahanan Pangan dan Pariwisata

Memontum Situbondo — Peningkatan ketahanan pangan dan pariwisata menjadi garapan prioritas Pemkab Situbondo pada tahun 2019 mendatang. Kedua sektor ini juga masuk dalam recana strategis tahun depan.

Bupati Situbondo, H Dadang Wigiarto SH mengatakan, sebenarnya, ada sembilan rencana strategis pemerintah. Semuanya masuk dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Situbondo tahun 2019.

“Kita mempunyai sembilan rencana strategis. Semuanya itu untuk perencanaan APBD (Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah) di tahun 2019.” terangnya usai membuka pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) RKPD, siang kemarin (15/3/2018).

Bupati H Dadang mengatakan, sembilan rencana strategis berarti ada fokus yang dilakukan pemerintah. Dengan begitu, peningkatan ketahanan pangan dan pariwisata akan betul diseriusi oleh pemerintah.

Kata H.Dadang, jika penggarapan sektor pariwisata maupun ketahanan pangan dilaksanakan dengan maksimal, tentu akan berimplikasi terhadap kesejahteraaan masyarakat.

“Arahnya ke situ. Makanya, semua yg berpotensi membuat kesejahteraan masyarakat ini benar-benar diseriusi,” ujar H.Dadang.

Kepada peserta yang mengikuti musrenbang, Bupati H Dadang Wigiarto berpesan agar lebih kritis dengan semua usulan perencanaan.

“Mana yang lemah, katakan lemah, lalu berikan solusi, kalau ada kekurangan, sampaikan,” pesannya.

Menurut Bupati, forum musrenbang milik masyarakat. Karena itu, sudah sewajarnya mereka berpartisipasi aktif dalam menentukan arah pembangunan Situbondo kedepan. “Pemerintah ingin memperkuat, bahwa APBD kita pro rakyat.” pungkas H Dadang.

Kepala Bappeda Situbondo, Drs H Haryadi Tedjo Laksono,M.Si dalam arahannya mengatakan, musrenbang RKPD tahun 2019 mengangkat tema,

“Pemantapan kawasan strategis dan pariwisata serta kemandirian pangan. Pesertanya terdiri dari unsur pemerintahan, akademisi, serta masyarakat,” imbuhnya.

H Haryadi mengaku, dalam pelaksanaannya, peserta dibagi dalam tiga kelompok. Diantaranya, kelompok sosial budaya, pemerintahan dan ekonomi, serta kelompok sarana prasarana dan insfratruktur.

Pada forum diskusi kelompok, peserta diberikan kesempatan bertanya dan memberikan masukan. Diterangkan H.Haryadi, semuanya memiliki kesempatan yang sama untuk mengkritisi usulan-usulan perencanaan,tegasnya.(im/yan)