Sekda Berharap Tak Ada Pertentangan Skema Pembangunan RSUD Barat

Selain itu, pada pasal 4 ayat (1) penyediaan Infrastruktur Kesehatan rumah sakit, puskesmas atau klinik, dan laboratorium kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c meliputi penyediaan bangunan, prasarana, peralatan medis, dan atau Sumber Daya Manusia (SDM).

“Dalam Penyediaan Infrastruktur Kesehatan berupa penyediaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka harus disertai dengan penyediaan bangunan, prasarana, dan peralatan medis,” tegasnya.

Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Akhmad Zaini berharap pasca turunnya SK Kemenkes No 40 Tahun 2018 ini, tidak ada lagi perdebatan di DPRD Sidoarjo. Alasannya, karena dasar hukum yang dibuat landasan KPBU sudah turun dan bisa dijadikan acuan sekaligus landasan hukum.

“Kami harap tidak ada lagi pertentangan soal pembangunan RSUD barat dengan sistem KPBU. Karena dasar hukumnya sudah jelas dan ada,” pintahnya.

Zaini menguraikan berdasarkan datanya, tujuan KPBU di bidang kesehatan adalah tersedianya infrastruktur dan pelayanan kesehatan berkualitas bagi masyarakat. Tujuannya agar dapat mengurangi kesenjangan sarana dan prasarana dalam memenuhi layanan kesehatan yang berkualitas.

“Untuk manfaatkan skema KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur Kesehatan adalah percepatan penyediaan pelayanan kesehatan, memperluas akses, meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan berkualitas, adil, dan merata, melindungi kesehatan masyarakat, serta mendorong terciptanya inovasi atau terobosan ilmu pengetahuan dan teknologi,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo menyetujui pembangunan RSUD barat mengunakan dana APBD Pemkab Sidoarjo. Alasannya, lantaran Sidoarjo memiliki anggaran cukup untuk membangun RSUD barat dengan realisasi pembangunan gedung sebesar Rp 360 miliar. (wan/yan)

Laman: 1 2