Sikapi Larangan Bukber Pemerintah, BKPSDM Pamekasan Sampaikan bahwa Larangan Tidak Berlaku untuk Masyarakat

Memontum Pamekasan – Pemerintah mengeluarkan aturan ditiadakannya buka bersama (Biber) pada Bulan Suci Ramadan 1444 H. Aturan itu, berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.4.4/1731/ SJ Tentang Penyelenggaraan Buka Puasa Bersama.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pamekasan, Saudi Rahman, mengatakan bahwa larangan tersebut sebetulnya untuk pegawai pejabat negara bukan untuk masyarakat umum.

Baca juga :

• Polemik Perizinan Aston, DPRD Kota Malang Sebut Keputusan Final Dijadwalkan Pekan Depan
• Bupati Banyuwangi Pantau Progres Pembangunan Gedung Sekolah Rakyat
• Temukan Batu Batolit yang Diduga Watu Dakon, Disparbud Kabupaten Malang Sebut Perlu Kajian
• Pelantikan 8 JPTP Kota Malang Tunggu Keputusan Wali Kota, BKPSDM Sebut Nama Sudah Masuk Boks Talenta
• Perkuat Lumbung Pangan Jatim, Sektor Pertanian Kabupaten Jember Semakin Produktif

“Larangan tersebut sebetulnya untuk pejabat, bukan untuk masyarakat umum,” katanya, Senin (27/03/2023) tadi.

Menurut Saudi, SE itu tujuannya agar pejabat negara tidak berfoya-foya sebagaimana banyak sorotan pada pejabat publik negara, beberapa hari belakangan ini.

“Setelah itu, Menteri Sekretaris Kabinet langsung memberikan imbauan bahwa pada dasarnya seluruh ASN atau pejabat berperilaku lebih sederhana dan buka puasa bersama identik dengan foya-foya, makan-makan dan lainnya,” jelasnya. (azm/gie)