Sikapi Stunting Lumajang, Wakil Ketua DPRD Minta Semua Berperan Aktif dan Melakukan Pendampingan Masyarakat

Memontum Lumajang – Semua stakeholder di Kabupaten Lumajang, diharapkan turut bekerjasama dalam mengatasi masalah stunting di Lumajang. Keterangan ini, diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, H Akhmat ST, kepada Memontum.com, Jumat (17/02/2023) tadi.

“Untuk mengatasi masalah stunting, diperlukan koordinasi yang kuat seluruh stakeholder. Kemudian, mengkonvergensi program yang ada di lapangan, guna menunjang keberhasilan upaya percepatan penurunan stunting Lumajang,” tegasnya.

Lebih lanjut Politisi Partai Persatuan Pembangunan atau PPP itu mengingatkan, bahwa prevalensi stunting dari tahun ketahun cenderung fluktuatif. Dimana untuk data stunting 2019 sebesar 34 .1 persen, lalu 2021 sebesar 30.4 persen dan tahun 2022 menjadi 23.8 persen.

“Karenanya, jangan menganggap remeh masalah stunting, mengingat stunting merupakan salah satu bagian dari Double Burden Malnutrition (DBM) yang mempunyai dampak yang sangat merugikan baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi produktivitas ekonomi masyarakat kita,” paparnya.

Baca juga :

• Plt Bupati Malang bersama Kemenkes Launching Integrasi Layanan Primer untuk 39 Puskesmas
• Sukses Hantarkan Penghargaan Kabupaten Malang Berpredikat ODF, Dinkes Ganti Program Jambanisasi
• Hadiri Rembug Warga Bakalan, Paslon Abadi dari Nomor Urut 3 Kota Malang Dapat Dukungan Pemenangan
• Transformasi Layanan Kesehatan Primer, Dinkes Kabupaten Malang Kick Off ILP di Pendopo Agung
• Lima Daerah di Jatim Masuk Nominasi Award Peduli Ketahanan Pangan 2024

Masih menurut Wakil Ketua DPRD, salah satu priroritas kegiatan percepatan penurunan stunting, adalah dengan pelaksanaan pendampingan keluarga berisiko stunting. Termasuk, pendampingan semua calon pengantin dan surveilans keluarga beresiko stunting.

“Karenanya, sangat penting dilakukan oleh pihak terkait dapat memperkuat pelaksanaan di lapangan. Dengan melalui pola pendampingan keluarga di seluruh desa-desa maupun kelurahan, diharapkan target ini bisa teratasi,” paparnya.

Apalagi, lanjutnya, ada beberapa indikator yang menjadi stunting muncul. Seperti diantaranya, adalah pernikahan dini. “Realita ini, harus juga diperhatikan. Bagaimanapun, hasil reproduksi di bawah umur itu akan mempengaruhi pertumbuhan kondisi anak. Sehingga, pernikahan dini harus kita tekan atau diberikan pendampingan yang matang. Di sisi lain, kami juga memberikan apresiasi kepada tenaga kesehatan di tataran bawah dalam hal ini Puskesmas, seperti dalam hal pemberian makanan tambahan (PMT) yang dilakukan. Namun, ada juga problem yang ditemukan di masyarakat, khususnya menengah ke bawah. Dimana enggan untuk melakukan pemeriksaan. Artinya, perlu dipahamkan bahwa stunting adalah bukan aib. Sehingga, harus ditangani secara bersama-sama dan masyarakat juga memahami,” terangnya. (adi/sit)