Silpa Jadi Sorotan Enam Fraksi DPRD Kota Malang

Memontum Kota Malang – Enam Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, menyoroti pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota (Pemkot) Malang 2021. Hal itu, disampaikan dalam rapat sidang paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2021, Kamis (23/06/2022) tadi.

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menjelaskan bahwa paripurna yang digelar itu merupakan lanjutan dari penyampaian Wali Kota Malang terkait dengan pelaksanaan APBD 2021 sebelumnya. “Kami memperdalam dan hasilnya tadi sudah disampaikan oleh masing-masing fraksi. Selanjutnya, akan menunggu jawaban dari Wali Kota pada hari Senin mendatang,” jelas Made, seusai memimpin paripurna.

Dijelaskannya, beberapa hal yang menjadi sorotan dari masing-masing fraksi DPRD Kota Malang, yakni mengenai sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) dan realisasi anggaran maupun pelaksanaan program pemerintah daerah. “Tingginya Silpa, itu menjadi sorotan kami. Seperti yang sudah disampaikan oleh Fraksi PDI-Perjuanhan, bahwa Pemkot Malang banyak melaksanakan program di akhir tahun anggaran dan itu menjadi perhatian semua. Harapannya, Silpa bisa ditekan dan serapan anggarannya bisa dirasakan oleh masyarakat,” lanjutnya.

Sementara itu, Wakil Wali (Wawali) Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, mengatakan jika pandangan umum dari setiap fraksi tersebut akan menjadi bahan evaluasi pihaknya kedepan. Dikatakannya, ada masukan dari masing-masing fraksi untuk kuatkan APBD terutama dari sisi pendapatan.

Baca juga :

• Kelanjutan Proyek WTP, Sekda Kota Malang Tegaskan Tunggu Persetujuan Lingkungan
• DPC PKB Trenggalek Kuatkan Konsolidasi Pemenangan Pilgub dan Pilbup 2024
• Pendapatan Pajak Kota Malang Triwulan III Lampaui Target, PBJT Mamin dan BPHTB di Angka Lebih 60 Persen
• Masa Kampanye Pilkada 2024 Bakal Jadi Perhatian Operasi Zebra Semeru
• Sekda Kota Malang Soroti Tingginya ASN Muda yang Tidak Lolos BI Checking di Pengajuan Kredit Perumahan

“Berkaitan dengan Silpa, perlu ada pencermatan terkait pembelanjaan baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Tapi secara keseluruhan ada kenaikan dibanding 2020,” ucap Bung Edi-sapaan Wawali.

Selain itu, menurutnya tidak hanya terkait permasalahan pelaksanaan anggaran saja yang perlu dibenahi. Namun, pembangunan yang ada di Kota Malang juga perlu dievaluasi. Hal itu berdasarkan paparan dari pandangan umum masing-masing fraksi.

“Fraksi juga membahas tentang urgensi lain yang butuh pencermatan. Seperti kaitan pembangunan pasar, exit tol dan lain-lain. Kami siapkan semua dan akan kami jelaskan ke DPRD melalui jadwal Paripurna selanjutnya,” imbuhnya.

Perlu diketahui, serapan anggaran yang dilakukan oleh Pemkot pada tahun 2021 yakni sebesar 84 persen dari target Rp 2,56 triliun. Sedangkan Silpa di tahun yang sama, yakni sebesar Rp 484 miliar. Hal tersebut dipandang oleh masing-masing fraksi masih terlalu besar. (rsy/sit)