Sinergi BNI 46 dan Bumdes Sumber Sejahtera, Angkat Kemiskinan

Memontum Kota Malang—-Siapa sangka Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang bisa setenar sekarang ini. Berkat kemajuan tekhnologi informasi, keseriusan dalam pengelolaan ditambah kerjama sama yang apik dengan pihak ketiga. Menjadikan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sumber Sejahtera, Desa Pujon Kidul telah mendunia. Keberadaan Cafe Sawah lengkap dengan pernak pernik obyek wisata alam ditambah pengolahan hasil bumi dan peternakan.

Membuat Desa Wisata Pujon Kidul mudah dikenal calon wisatawan. Kini menjadi destinasi wisata andalan di Kabupaten Malang. Kemajuan Bumdes Sumber Sejahtera, tidak lepas dari bimbingan dan pembinaan BNI 46 selaku mitra kerjanya. Dihadapan awak media, Kepala Desa Pujon Kidul, Udi Hartoko menceritakan, omset yang dikelola Bumdes Sumber Sejahtera diperkirakan sudah mencapai Rp 4 miliar.

“Pulang dari rapat pikiran saya galau. Kira kira saya harus berbuat apa untuk memajukan dan mensejahterakan warga Desa Pujon Kidul. Akhirnya tercetus mendirikan Bumdes,” sebut Udi, Jumat (28/9/2018) sore di hall Ubud Kota Malang. Menurut Udi, awalnya unit usaha yang dikelola Bumdea Sumber Sejahtera adalah mengelola air bersih atau biasa dikenal HIPPAM. Modal awal yang dikelola Bumdes didesanya sebesar Rp 60 jutaan.

Sumber dananya berasal dari bantuan Dana Desa (DD) dari pemerintah pusat. “Sayaa belum puas dengan usaha itu. Akhirnya kita kembangkan wisata alam Cafe Sawah,” tambah Udi. Untuk mendirikan Cafe Sawah, kata Udi, pengurus Bumdes Sumber Sejahtera bekerja sama dengan Pemkab Malang, Perguruan Tinggi dan pihak perbankan BNI 46 dalam pengelolaan manajemennya.

Pimpinan BNI 46 Wilayah Malang Wiwi Suprihatno memberikan penjelasan tentang kerja sama perusahaannya dengan Bumdes Sumber Sejahtera Pujon Kidul, Kabupaten Malang
(man)

“Dari BNI 46 kita sudah tiga kali menerima dana Coorporate Social Responsibility (CSR). Totalnya kira kira sudah Rp 600 jutaan. Bantuan dari Bank BNI 46 kita manfaatkan untuk membangun kawasan Desa Wisata Pujon Kidul,” ucap dia. Dulu kawasan Pujon Kidul termasuk desa miskin di Kabupaten Malang. Sekarang dari Bumdes Sumber Sejahtera bisa menyumbang Pendapatan Asli Desa (PADesa) kira kira Rp 520 jutaan.

“Kita manfaatkan tanah bengkok Desa Pujon Kidul untuk mengembangkan Cafe Sawah Desa Pujon Kidul. Tantangan paling sulit yang saya hadapi adalah meyakinkan masyarakat supaya Bumdes didesa kami terus berkembang,” jelasnya. Kini perubahan mulai terasa. Ada 85 warga Desa Pujon Kidul bekerja di Cafe Sawah. Ada pula warga yang menyewakan rumahnya untuk home stay/villa untuk wisatawan. Pendapatan warga Desa Pujon Kidul yang ikut mengelola Cafe Sawah Rp 1.5 juta per bulannya.

Selain itu petani dan peternak sapi perah di Desa Pujon Kidul bisa menjual hasil alam dan peternakannya kepada wisatawan. “Kunci keberhasilan mengelola Bumdes harus akuntabel, transparan dalam mengelola keuangan dan pandai memanfaatkan kerja sama dengan Pemda, PT dan kalangan perbankan,” sebut Udi. Ditambahkan, untuk membangun Desa Pujon Kidul agar setara dengan desa lain yang lebih maju dibutuhka dana kira kira Rp 21 miliar. Tapi sekarang adanya Bumdes dan bertambahnya PADesa rata rata Rp 500 juta per tahun.

Udi Yakin tidak butuh waktu 21 tahun untuk membangun Desa Pujon Kidul agar setara dengan desa lainnya yang lebih maju. “Setiap tahun bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dari Pemkab Malang dan pemerintah pusat kira kira Rp 1 miliar. Kalau butuh Rp 21 miliar berarti butuh waktu 21 tahun agar kondisi Desa Pujon Kidul superior,” ungkap dia.

“Hasil dari Bumdes kita masuk dalam PADesa. Meski kelihatannya uangnya besar. Tapi saya bersama perangkat Desa hanya mendapatkan tambahan penghasilan Rp 1.2 juta per tahun. Sebagian uangnya untuk membiayai pembangunan infrastruktur desa, kesejahteraan keluarga miskin serta yang lainnya,” jelas dia. Tidak kalah pentingnya peran media massa dalam memblow up kawasan Desa Wisata Pujon Kidul. Menjadikan Desa Pujon Kidul selalu menjadi jujukan wisatawan dari luar Malang dan Jatim.

“Kerja sama dengan BNI 46, wujudnya berupa literasi perbankan. Warga kami kita kenalkan dengan seluk beluk usaha diperbangkan. Didesa kami ada Agen 46 bisa melayani keperluan petani dalam mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Bisnis rintisan,” tambah dia. Penjelasan Udi Hartoko disampaikan dalam acara Diskusi Publik Sinergi Pemerintah, Perbankan dan Pers Dalam Mendorong Perekonomian Desa Melalui Bumdes.

Acara itu dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Malang, Suwaji. CEO BNI 46 wilayah Malang Wiwi Suprihatno, Anggota komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo dan puluhan wartawan dari media cetak dan elektronik di Malang Raya. Menurut Wiwi, yang dilakukan BNI 46 melakukan literasi perbankan kepada masyarakat desa merupakan bagian dari Nawacita Presiden Joko Widodo (Jokowi). BNI 46 bekerja sama dengan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

“Salah satu bentuk kerja samanya dengan Bumdes Sumber Sejahtera, Desa Pujon Kidul. Dulu hanya kita bangun pendopo ditengah sawah. Setelah itu warga bersama kami menperbaruhi konsepnya. Akhirnya terwujud Cafe Sawah seperti sekarang ini,” jelas Wiwi. Jenis pendampingan yang dilakukan BNI 46 kepada Bumdes yang ada di Malang dan Jatim antara lain berupa Literasi Keuangan, Bisnis Rintisan, Pelatihan, Konsultasi bisnis dan pembentukan Bumdes.

“Untuk saat ini total Bumdes secara nasional mencapai 14.000 dari 74.940 desa. Bumdes yang aktif kira kira 8000 an. Khusus di Jatim ada 1.004 Bumdes. Ini sangat membangakan bagi kami,” tambah dia. Berikutnya Kadis PMD Kabupaten Malang, Suwaji menyatakan, di Kabupaten Malang saat ini terdapat 113 Bumdes. Salah satunya Bumdes Sumber Sejahtera yang sudah maju dan bisa mensejahterakan warga desanya.

“Setiap Bumdes memiliki ciri khas sendiri. Disesuaikan dengan potensi desa. Kalau di Desa Pujon Kidul mengembangkan wisata alam. Kalau Bumdes di Desa Sanankerto Kecamatan Turen mengembangkan wisata religi dan masih banyak lainnya,” jelas Suwaji. Pemkab Malang menyadari ada beberapa Kepala Desa takut mendirikan Bumdes dengan alasan takut mengola keuangan Dana Desa. “Kami yakin ketika Bumdesnya berdaya. Maka kesejahteraan warga semakin baik. Putaran ekonomi semakin mengeliat,” imbuhnya.

Berikutnya anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo menyatakan, tahun depan pemerintah pusat menyiapkan dana Rp 73 triliun untuk Dana Desa (DD). Artinya tahun depan ada kenaikan bantuan DD. “Tahun 2015 setiap desa menerima DD Rp280 juta. Tahun 2018 bantuan DD naik Rp 800.5 juta. Tahun depan diperkirakan menerima bantuan DD Rp 973.9 juta,” imbuhnya.

Ada empat kegiatan pokok yang harus dikerjakan desa dalam membelanjakan bantuan DD. Pertama percepatan pengentasan kemiskinan, meningkatkan skema Padat Karya, ketiga pendirian dan menambah permodalan Bumdes lalu peningkatan sumber daya manusia (SDM) perangkat desa dan pendamping desa.

“Tujuan pemerintah pusat mengucurkan bantuan DD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sebab program pemerintah ingin membangun dari kawasan pingiran. Jadi desa harus memanfaatkan bantuan DD untuk memandirikan desanya,” pungkas dia. (man/gie/yan)