Kota Malang Raih WTP Ketujuh Kalinya

Memontum Surabaya – Penghargaan kembali diraih Pemerintah Kota Malang. Kali ini penghargaan diterima atas capaian standart tertinggi opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) tahun anggaran 2017 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Penghargaan tersebut diserahkan Gubernur Jawa Timur Dr H Soekarwo dalam acara Penyerahan Piagam Penghargaan Kementrian Keuangan Republik Indonesia kepada Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Timur peraih opini WTP atas LKPD tahun 2017, di Gedung Negara Grahadi Surabaya dan diterima Walikota Malang H Sutiaji, Jumat (28/9/2018).

Hadir dalam acara ini Ketua DPRD Kota Malang, Sekretaris Daerah Kota Malang, Kepala BPKAD, Staf Ahli Walikota Malang. Penghargaan WTP ini bukan kali pertama diterima Pemkot Malang. Tapi yang ketujuh kalinya. Penghargaan WTP diberikan Pemerintah Pusat berdasarkan LKDP tahun anggaran 2017. Pemkot Malang dapat menyajikan informasi yang wajar dan sesuai dengan kriteria BPK. Sehingga opini terhadap kewajaran laporan keuangan pun diberikan kepada Pemkot Malang.

”Saya mengucapkan terima kasih atas capaian prestasi ini kepada jajaran OPD Kota malang, DPRD Kota Malang dan masyarakat Kota Malang. Penghargaan ini wujud tata kelola keuangan pemerintah yang sudah baik dan selalu kita pertahankan,’’ kata Sutiaji.

Direktur Pelaksana Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, R. Wiwin Istanti mengatakan bahwa untuk Jawa Timur adanya peningkatan pencapaikan opini WTP atas LKPD tahun 2017 dibandingkan tahun 2016. Jika tahun 2016 ada 31 pencapaian WTP maka tahun 2017 ada 37 pencapaian WTP yang terdiri dari 1 pencapaian WTP Provinsi dan 36 pencapaian WTP kabupaten/kota.

“ Saya mengapresiasi pencapaian sejumah daerah yang mendapatkan opini terbaik dari BPK atas laporan keuangan yang disajikan. Saya berharap predikat tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang“ ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo menyampaikan selamat kepada kabupaten/kota yang memperoleh ini. Perencanaan dan implementasi menjadi hal yang penting dalam pengelolaan keuangan negara yang sehat dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

”Tata kelola keuangan yang baik itu khususnya pelaporan seperti itu. Terutama saya usul betul pak sekda dan bpkad betul-betul dididik tentang penyusunan laporan keuangan dari 4 pelaporan menjadi 7 pelaporan” ujar Pakde sapaan akrab Gubernur Jatim.

Selanjutnya Pakde Karwo mengusulkan setelah penetapan anggaran, para Kepala OPD presentasi di depan bupati/walikota karena sistem perencanaan yang baru adalah perencanaan dan implementasi harus sinkron. Jika ini dilakukan maka akan terwujud pengelolaan keuangan yang baik. (hms/yan)