Sinergitas Kemendes PDTT – Perguruan Tinggi, Wujudkan Desa Mandiri di Seluruh Indonesia

Memontum Kota Malang – Dukungan Perguruan Tinggi memiliki peran penting mempercepat pembangunan desa dalam pelaksanaan program-program yang dilakukan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Salah satunya program Kuliah Kerja Nyata (KKN) menjadi pintu masuk bagi tersosialisasinya program Kemendes PDTT kepada masyarakat desa. Mahasiswa yang diterjunkan ke masyarakat melalui KKN, akan melihat, memetakan, dan menemukan solusi permasalahan bagi kemajuan desa.

Hal ini disampaikan Anwar Sanusi PhD, Sekjen Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), saat menyampaikan materi Policy Support for the Empowerment Of Village Community, dalam 1st International Conference Of Rural Development (ICRD)

Anwar Sanusi, PhD, bersama para pemateri lainnya. (rhd)

Suistanable Rural Development, di Ijen Suites Hotel, yang berlangsung selama 2 hari, Selasa-Rabu (7-8/8/2018). ICRD ini merupakan inisiasi Pusat Studi Pembangunan Desa di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Brawijaya (UB) Malang.

Anwar Sanusi, menambahkan, untuk mendukung peran PT, Kemendes PDTT telah memiliki Payung Organisasi yang dikenal dengan Forum Perguruan Tinggi Untuk Desa (FPTUD). Hingga saat ini, dari 4.500-an Perguruan Tinggi di Indonesia, ada 84 PT yang telah tergabung dalam FPTUD. Jumlah ini akan terus bertambah. “Kita harus memilih perguruan tinggi yang memang selama ini memiliki konsen dalam hal membangun pedesaan, salah satunya UB melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM). Dalam forum FPTUD, para anggotanya berhak memberikan masukan, mensosialisasikan program pemerintah, bahkan mengkritik program apabila tidak sejalan dengan nawacita pembangunan. Mengkritik tidak masalah, karena kita ingin secara konsep benar, secara praktek juga bisa dilaksanakan,” jelas Anwar.

Alokasi Dana Desa selama tahun 2018 sebesar Rp 60 Triliun, yang terbagi dalam 3 tahap, yakni 20 persen (Rp 12 T), 40 persen (Rp 24 T), dan 40 persen (Rp 24 T). Tahun ini diarahkan untuk padat karya tunai untuk penyediaan lapangan pekerjaan di pedesaan. Sehingga jumlah urbanisasi masyarakat desa ke kota menurun. “Saat ini sudah terserap 58-63 persen. Kita optimis nantinya akan terserap maksimal. Dari tingkatan desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri, diharapkan berangsur dapat menjadi desa mandiri. Saat ini sudah ada 2.898 desa mandiri. Targetnya, tahun 2019 untuk menumbuhkan kembangkan kehidupan ekonomi masyarakat desa untuk menjadi desa mandiri. Hal ini terkait penguatan Bumdes, seperti Desa Pujon Kidul, Bon Pring Turen, Karangsono Blitar, dan lainnya,” tukas Anwar.

Laman: 1 2