Sosialisasi Program Sekolah Rakyat, Mendagri Tegaskan Legalitas Lahan Penting dalam Dukung Program

Memontum Jakarta – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menegaskan pentingnya kesiapan legalitas lahan dalam mendukung program Sekolah Rakyat. Hal ini disampaikannya, dalam acara sosialisasi Program Sekolah Rakyat, bersama Menteri Sosial dan kepala daerah, yang digelar secara daring di Gedung Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri, Senin (21/04/2025) tadi.

Disampaikan, bahwa hingga saat ini sudah ada sebanyak 356 usulan lokasi Sekolah Rakyat, yang telah masuk dari berbagai daerah di Indonesia. Angka itu, dimungkinkan akan terus bertambah.

“Bila rekan-rekan punya tempat dan sudah ada gedungnya dan tinggal renovasi, otomatis lebih mudah prioritasnya dibanding tanah kosong,” kata Mendagri Tito.

Dirinya menambahkan, bahwa lahan yang masih bersengketa, otomatis akan ditolak sebagai calon lokasi pembangunan. Karenanya, Kemendagri mendukung penuh langkah-langkah Kementerian Sosial dalam menyukseskan Sekolah Rakyat.

“Arahan Bapak Presiden, beliau menugaskan secara spesifik pada Bapak Mensos, untuk menjadi lead pembangunan Sekolah Rakyat. Kemendagri dan sejumlah instansi lain, mendukung langkah-langkah yang dilakukan Bapak Mensos,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bagian dari strategi nasional pengentasan kemiskinan melalui kerja sama lintas kementerian dan lembaga. “Gagasan Presiden Prabowo untuk memuliakan orang miskin, mendorong bangkitnya wong cilik agar bisa berkontribusi dalam Indonesia Emas tahun 2045,” kata Gus Ipul-sapaan akrabnya.

Baca juga :

Sekolah Rakyat, imbuhnya, diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin yang masuk dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi (DTSEN), khususnya kelompok Desil 1 dan 2. Sekolah ini, berasrama dan mengusung kurikulum formal serta pendidikan karakter dan membutuhkan komitmen orang tua dalam mendampingi anak-anak mereka.

Kementerian Sosial telah menerima 356 usulan lokasi, dengan target pembangunan 200 titik pada tahun ini. Sebanyak 53 titik, akan direvitalisasi dan mulai digunakan untuk tahun ajaran 2025/2026. Sisanya, sedang dalam proses survei dan telaah oleh Satuan Tugas Sekolah Rakyat.

Untuk tenaga pengajar, tambahnya, Kemensos menggandeng Kemendikdasmen dan Kemenpan RB dalam penugasan guru ASN, PPPK, hingga lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Fasilitas sekolah meliputi ruang kelas, asrama, perumahan guru, lapangan olahraga dan rumah ibadah.

Gus Ipul juga mengapresiasi dukungan dari pemerintah daerah.

“Saya berterima kasih pada bupati, wali kota, gubernur yang telah memberikan dukungan luar biasa dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat ini. Mudah-mudahan sesuai target semua bisa terlaksana,” tambahnya.

Program Sekolah Rakyat ini, diharapkan menjadi tonggak utama dalam perjuangan memutus kemiskinan ekstrem sekaligus investasi jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045. (kom/sos/gie)