Staf Khusus Presiden, Ungkap Peran dan Tata Kelola BI dalam Pengembangan Ekonomi Daerah

Memontum Kota Malang—–Kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia menurun drastis hampir 60 persen selama 56 tahun terakhir. Data terakhir dari Kementrian Keuangan mencatat angka kontribusi sektor pertanian di tahun 2018 sebesar 13 persen. Angka ini sangat rendah bila dibandingkan tahun 1962 yang mencapai 56,3 persen.

Hal ini diungkapkan Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Prof. Ahmad Erani Yustika, M.Sc., Ph.D saat menjadi salah satu pemateri Seminar Kampus bertemakan “Peran dan Tata Kelola Kantor Perwakilan Bank Indonesia dalam Pengembangan Ekonomi Daerah” yang diinisiasi oleh Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI), di gedung Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB) lantai 7, Kamis (13/9/2018). Dalam kesempatan itu, Erani memaparkan materi Update Perekonomian Terkini.

Sementara itu, lambatnya transformasi ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya pertumbuhan tersebut. Ironisnya, daya serap tenaga kerja untuk sektor pertanian berkisar diantara 38 hingga 40 persen. Daya serap tenaga kerja yang tinggi tersebut seharusnya sejajar dengan kontribusi pertumbuhan ekonomi di sektor lainnya. “Transformasi ekonomi kita belum ada, ini impian lama tetapi masih berjalan lambat. Seharusnya daya serap tenaga kerja tinggi, kontribusinya juga tinggi. Penyebab ketidakstabilan tersebut terjadi, karena para petani ataupun pengusaha melakukan penjualan pertanian tanpa diolah. Yang kita jual itu bahan mentah, jadi hasilnya kecil. Padahal, mahal mana kelapa sawit atau minyaknya yang sudah diolah?,” kata Erani, seraya bertanya.

Untuk itu, Erani menyarankan agar percepatan transformasi ekonomi dibarengi dengan peningkatan SDA di setiap wilayah. Tak ketinggalan mencetak SDM, khususnya SMK dan Vokasi di tingkat Perguruan Tinggi, dengan cara membangun dan menyiapkan sarana prasarana melalui kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri (du-di). Selain itu, Kemendes PDTT memiliki Forum Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides) dengan melibatkan 100 PT di Indonesia, yang memiliki sumbangsih dalam merumuskan konsep pembangunan desa, pendampingan pembangunan desa, memastikan pengawasan berjalan baik. “Tatkala dua hal ini dijalankan bersama, kontribusi sektor pertanian akan semakin meningkat. Kami masih menggodok dengan DPR. Nantinya juga akan menyentuh ponpes. Tentunya dengan melibatkan stakeholders dan masyarakat,” tukasnya.

Selain Erani, narasumber lainnya, yaitu Prof. Dr. Candra Fajri Ananda , SE., M.Sc. (Anggota BSBI) yang memaparkan Apa dan Mengapa Peran BSBI, Ir. Andreas Eddy Susetyo, MM (Anggota DPR-RI Komisi XI) dan Indah Kurnia, SE (Anggota DPR-RI Komisi XI) membawakan materi TBA, dan Setyo Tri Wahyudi, SE., MEc., Ph.D (Akademisi FEB-UB) yang memaparkan Peran Strategis Perbankan di Daerah, dengan moderator Dr.rer.pol. Wildan Syafitri, SE., ME. (Ketua Jurusan IE FEB UB).

Anggota DPR-RI Komisi XI Ir. Andreas Eddy Susetyo, MM, mengatakan ada banyak mahasiswa dan pelajar yang menjadi wirausaha dengan memiliki UMKM. Menjadi kewajiban bersama antar semua elemen untuk merangkul dan membesarkan potensi-potensi tersebut. Misal dari sektor perbankan memberikan kemudahan bantuan modal, pembinaan, dan sekaligus sebagai pendataan. “Jangan sampai usaha mereka mandeg. Karena ini sebagai solusi menciptakan kerja, agar tidak ada kesenjangan yang tinggi antara lulusan pencari kerja dan penyedia kerja. Tak hanya itu, masyarakat umum dengan SDM rendah tapi memiliki jiwa wirausaha, dia juga serta membangun perekonomian bangsa ini,” ungkap Andreas.

Sementara itu, Plt Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang Suryono menyampaikan, jika BI bergerak di sektor riil, tidak akan ada tumpang tindih kebijakan antara menteri Keuangan dan Kementerian Pertanian, sebab hal itu merupakan sinergi keduanya dalam mengembangkan sektor riil, yang juga melibatkan pemerintah daerah setempat. “Sehingga diharapkan perkembangannya akan semakin cepat. Misalnya Bank Indonesia tidak bisa bekerja sendiri, masih bersinergi dengan semua stakeholders,” tukas Suryono, mendampingi Dekan FEB Universitas Brawijaya, Drs. Nurkholis M.Buss. (Acc).Ak. Ph.D, dan Ketua Badan Supervisi Bank Indonesia Dr. Mohamad Fadhil Hasan. (rhd/yan)