Tandatangani Perjanjian, Tingkatkan Kesejahteraan OPD

Memontum Malang —Guna meningkatkan kesejahteraan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pemerintah Kabupaten (Pemkab ) Malang, Senin (28/1/2019) siang tadi, menggelar tanda tangan perjanjian di ruang Anusapati.

Plt Bupati Malang Drs HM Sanusi MM mengatakan, penandatanganan perjanjian kinerja ini berdasarkan Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap tahun Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah, diwajibkan menyusun perjanjian kinerja setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan.

“Perjanjian kinerja ini merupakan bentuk komitmen penerima amanat dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanat atas kinerja terukur yang harus dilaksanakan berdasarkan tugas, fungsi, wewenang dan sumber daya yang tersedia. Supaya memahami segala konsekuensinya,” ungkapnya.

 Lanjut Sanusi, dalam perjanjian ini ada klausul yang harus menjadi perhatian para Kepala OPD, jika pencapaian hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) memperoleh nilai CC atau kurang, maka yang bersangkutan siap mengundurkan diri dari jabatannya.

“Dengan SAKIP ini diharapkan dapat menjadi pemicu semangat dalam melaksanakan tugas supaya bisa menjadi semakin baik dan dapat ditingkatkan secara optimal,” ungkapnya.

Selain itu, tambah Sanusi, untuk mendukung percepatan pencapaian target, para Kepala OPD perlu juga memperhatikan terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

”Kita harus mempersiapkan semuanya dan menindaklanjuti sampai level pelaksana, bahkan tenaga kontrak. Supaya terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang berorientasi pada pelayanan dan keterbukaan terhadap publik,” pungkasnya. (sur/oso)